Perkuat Kinerja Perekonomian, Komisi B BPRD Kota Malang Minta Investasi Dipermudah

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi
Sumber :
  • Viva Malang/Uki Rama

Malang, VIVA – Komisi B DPRD Kota Malang mendorong Pemerintah Kota Malang untuk memberikan kemudahan investasi dan pelayanan demi memperkuat perekonomian daerah. Pemkot Malang diminta bisa menciptakan iklim investasi dan memberikan kemudahan pelayanan termasuk insentif pajak. 

Perjuangan Arema FC Kandaskan Persikabo 1973 di Tengah Kondisi Kelelahan

"Kami mendorong agar pertumbuhan ekonomi membaik. Pemerintah harus menciptakan iklim investasi dan memberikan kemudahan pelayanan termasuk insentif pajak. Layanan lain pun harus demikian agar pengusaha datang berinvestasi,” kata Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono, Senin, 4 Desember 2023. 

Di tengah kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok. Tim pengendalian inflasi daerah (TPID) diminta untuk rutin melakukan operasi pasar guna menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan stok pangan melalui perangkat daerah terkait. Apalagi setiap akhir tahun terjadi gejolak harga pangan.

Diduga LPG Meledak, Gudang Pengeringan Maggot di Kasembon Malang Terbakar, 3 Orang Alami Luka Bakar

Dalam catatan Badan Pusat Statistik perekonomian Kota Malang tahun 2022 tumbuh 6,32 persen, tetapi kemiskinan menjadi perhatian. Sebab, angka kemiskinan masih 4,26 persen atau 37,78 ribu jiwa pada 2023 meski sudah menurun ketimbang tahun 2022 sebesar 4,37 persen atau 38,56 ribu jiwa.

Trio pun meminta Pemkot Malang tidak hanya mengandalkan Malang Creative Center (MCC) sebagai wadah inkubasi ekonomi kreatif. Tetapi juga menyentuh UMKM dan pedagang tradisional sampai pelosok kampung.

Pengurus PWI Malang Raya Periode 2024-2027 Dilantik, Prioritaskan UKW dan Pendidikan Jurnalistik

Sementara itu, Sekretaris Komisi B Arief Wahyudi menuturkan saat ini pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tinggal di perkampungan juga perlu diperhatikan. Dia menilai MCC belum dirasakan secara merata keberadaannya. 

“Sayangnya pengaruh MCC masih belum dirasakan secara merata terutama sektor informal yang selama ini digeluti oleh masyarakat di perkampungan. Harus ada kebijakan benar-benar membumi dan mampu menyasar UMKM, pedagang di pasar tradisional maupun di perkampungan,” ujar Arief.