Sengkarut PPDB, Warga Jombang Demo Minta Menteri Pendidikan Dicopot

Jombang, VIVA – Carut marutnya penerimaan peserta didik baru (PPDB), membuat warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, unjuk rasa.

Sejumlah elemen masyarakat itu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Jombang. Mereka menuntut pada pemerintah pusat agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim dicopot dari jabatannya.

"Kita aksi hari ini karena ada persoalan carut marutnya dunia pendidikan ya. Dunia pendidikan ini luas, dan yang kita tuntut ini menteri Pendidikan Nadiem ini harus turun, karena (kinerjanya) tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat," kata Koordinator aksi, Joko Fattah Rochim, Jumat 5 Juli 2024.

Lebih lanjut ia mencontohkan, salah satu permasalahan yang kerap muncul di dunia pendidikan adalah saat proses PPDB.

"Yang paling parah itu tahun ini. Jadi dengan adanya zona ini, pelajar di beberapa desa tidak masuk (sekolah negeri) seperti di Desa Pulo, Kepatihan ini ya, termasuk Desa Jombang dan Candi Mulyo," ujarnya.

"Mereka (pelajar) gak bisa masuk karena zonanya, gak masuk ke SMP 1 gak bisa, ke SMA 2 dan SMA 3 gak bisa. Karena apa, jarak yang ditentukan oleh sistem zonasi itu, awal 10 kilometer, setelah itu satu jam berikutnya berubah, 1 kilometer, terus berubah lagi jadi 138 kilometer," tuturnya.

Dengan adanya kondisi ini, maka pelajar yang ada di beberapa Desa itu tidak bisa menjangkau sekolah yang diinginkan oleh para pelajar maupun orang tua.

"Inilah yang kita maksud, artinya ini kan tidak menjangkau, terus yang sekolah ini dari Desa mana saja, padahal Desa Sengon itu dekat dengan sekolah, ini yang akhirnya dibuat kesempatan oleh Desa setempat," kata Fattah.

Momen PPDB inilah yang kemudian kerap dijadikan lahan pencarian cuan oleh aparat Desa atau kelompok-kelompok tertentu.

"Jadi inilah yang dibuat kesempatan oleh Desa setempat, mencari keuntungan pribadi atau kelompok, dan harusnya ini yang harus ditindak tegas, dan kalau sudah terbukti ya pidanakan jangan dilepas, ini tahun kemarin sudah terbukti tapi dilepas," ujarnya.

Ia menyebut permasalahan seperti inilah yang harus ditindaklanjuti, sehingga tidak menjadi persoalan tahunan yang muncul setiap proses PPDB berlangsung.

"Harusnya ini kan ditindaklanjuti, dan bagaimana menteri ini kok seperti ini. Untuk itu, kita pecahkan secara bersama, sehingga Jombang atau masyarakat ini jangan sampai tak bisa sekolah ya. Untuk itu tuntutan kita ya satu, copot Nadiem sebagai menteri," tuturnya.

Sementara itu, Ketua paguyuban Komite SMP atau MTs se Jombang, Basit Suparno mengatakan selama ini memang banyak wali murid yang mengeluhkan terkait permasalahan zonasi.

"Kemarin itu pada saat rapat tentang PPDB ini memang permasalahannya banyak yang tidak tertampung di sekolah dekat dengan rumahnya," kata Basit.

"Contoh kemarin di Megaluh, terus Kesamben yang di Desa Blimbing, terus di Desa Bendet, Puton memang mereka gak bisa masuk, karena kalah zonasinya dengan yang lebih dekat jaraknya," ujar Basit.

Untuk itu, diperlukan upaya yang tegas dari pemerintah. Bila memang menerapkan sistem zonasi, harus diimbangi dengan peningkatan infrastruktur sekolah.

Sehingga, sekolah-sekolah lain yang kurang memiliki infrastruktur bisa menjadi salah satu pilihan bagi calon pelajar yang tidak masuk sekolah negeri favorit lantaran kendala zonasi.

"Apa solusinya, Pemerintah kalau menerapkan zonasi harus diimbangi dengan peningkatan infrastruktur sekolah. Artinya sekolah di situ harus ditambahi," tuturnya.