Dikritik Banyak Pihak, Kini Giliran Tokoh Masyarakat Keluhkan Kinerja BPN Batu

"Warga tahunya mengurus surat tanah itu biayanya mahal, padahal tidak seperti itu. Tolong BPN melakukan sosialisasi sampai ke tingkat bawah misalnya Pak RT dan Pak RW," katanya.

Andrek menilai ketidakpahaman warga seringkali menyebabkan bolak-baliknya mereka ke kantor BPN untuk mengurus surat tanah. Apalagi memang faktanya bahwa saat ini banyak ketua RT dan RW yang tidak memahami dengan baik proses pengurusan PTSL milik warga.

"Sehingga sering kali mereka bolak-balik ke BPN. Jadi, tolong lakukanlah edukasi soal pertanahan, agar Pak RT dan Pak RW sebagai ujung tombak masyarakat paham soal pertanahan," tuturnya.

Ia mengusulkan agar program edukasi dan sosialisasi ini dapat bekerja sama dengan dinas terkait di Pemkot Batu.

"Program edukasi dan sosialisasi bisa bekerja sama dengan dinas terkait di Pemkot. Itu sangat penting, coba bisa dicek sendiri apakah masyarakat paham kepengurusan tanah, kan banyak yang tidak paham. Tugas BPN adalah mencerdaskan masyarakat," katanya lagi.

Sebelumnya, Komisi C DPRD Kota Batu juga ikut menyoroti kinerja BPN Kota Batu yang bekerja lambat tidak sesuai SOP ketika ada nasib pemohon yang terkatung-katung akibat lamanya proses pecah bidang. Jika dibiarkan hal tersebut bisa menghambat pemohon dan menghambat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu.

Perlu diketahui, beberapa waktu lalu seorang pemohon keluhkan lamanya proses kepengurusan surat pecah bidang di BPN Kota Batu. Padahal ia sudah melengkapi berbagai berkas yang diperlukan sekitar tahun 2023 lalu atau sudah 10 bulan lamanya.

Halaman Selanjutnya

Menurut pemohon tersebut, sejak Juli 2023 ia sudah melengkapi berkas, tapi proses tersebut tidak kunjung selesai. Petugas BPN kala itu memberikan penjelasan jika kepengurusan tersebut sebenarnya sudah selesai karena dalam sistem sudah tertera D.I 208 atau daftar induk untuk mencatat semua pekerjaan pendaftaran tanah yang sudah selesai dilakukan.