SBY Sebut Soal Kecurangan Pemilu 2024, Ini Tanggapan Pengamat

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno
Sumber :
  • Istimewa

MalangDirektur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, kritik Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal dugaan kecurangan pemilu di 2024 akan menjadi bumerang bagi partai Demokrat. 

Menurut Adi, kritikan tersebut masih berupa asumsi dan tidak bisa dibuktikan.

"Jadi, sebenarnya kritik yang semacam ini adalah perkara alamiah dalam politik kita, tapi kalau tidak kuat data dan argumen, maka akan menjadi blunder yang cukup luar biasa," ujar Adi Prayitno dalam seminar nasional 'Perang Klaim Infrastruktur dan Tudingan Pemilu Curang 2024', Jakarta Pusat, dikutip Minggu, 25 September 2022.

Adi mengatakan, kecurangan pemilu di pemerintahan SBY bahkan pernah terjadi di 2009 silam. Hal ini dibuktikan pada permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebab, banyak masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih saat kontestasi pilpres.

Terlebih, bukti ini diperkuat dari pernyataan sikap dan petisi yang ditandatangani oleh partai-partai oposisi, lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aktivis-aktivis demokrasi soal kecurangan tersebut.

"Ada 45 juta penduduk yang tidak menggunakan bahkan gagal menggunakan hak suaranya karena persoalan DPT. Pemilu 2009 dianggap gagal, lantaran disinyalir ada permainan dalam jumlah DPT yang kemudian menghilangkan begitu banyak hak suara," jelasnya. 

Dosen FISIP UIN Jakarta ini juga menanggapi pernyataan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimuti Yudhoyono, yang mengklaim 70-80 persen pembangunan di era presiden Joko Widodo merupakan kinerja ayahnya, Susilo Bambang Yudhono (SBY). 

Menurut dia, klaim tersebut tidak berbasis data dan salah kaprah, sebab di era pemerintahan SBY banyak proyek yang mangkrak. Pemerintahan Jokowilah yang melanjutkan, bahkan membuat proyek baru  demi kemajuan insfrastruktur.