DPP PPP dan PKB Beri Sinyal Koalisi pada Pilkada, di Jombang Belum Ada Gambaran
- Istimewa
Jombang, VIVA – Pasca Pilpres 2024, DPP PPP dan PKB memberi sinyal positif adanya koalisi pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jombang 2024 nanti.
Meski demikian kerjasama politik antar elit politik di pusat ibukota itu, tidak harus sejalan di daerah-daerah yang bakal melakukan pilkada.
Seperti di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, masing-masing DPC, baik PPP maupun PKB, belum memiliki gambaran koalisi untuk mengusung bakal Calon Bupati.
Ema Umiyyatul Chusnah Ketua DPC PPP Jombang membenarkan adanya pertemuan antara DPP PKB dengan DPP PPP.
"DPP PPP kemarin silaturahmi ke DPP PKB sebagai bentuk silaturahmi politik pasca Pileg dan Pilpres," kata Ema, Kamis 2 Mei 2024.
Menurut Ema, DPP PPP tidak hanya melakukan kunjungan ke DPP PKB saja melainkan ke sejumlah kantor partai politik lainnya. "Itu sudah terjadwalkan," ujarnya.
Ema menegaskan terkait koalisi Pilkada Jombang 2024 memang belum dibicarakan secara detail. Semuanya masih mungkin untuk melakukan koalisi dan ada yang tidak.
"Tentu saja hal ini juga melihat dari kearifan lokal setiap daerah. Ada yang bisa berkoalisi dan ada yang tidak memungkinkan untuk berkoalisi," tuturnya.
Ia pun mengaku saat ini, pihaknya masih melihat survei dan melakukan pemetaan-pemetaan politik menjelang pilkada nanti. "Kita masih intens komunikasi tapi belum final," kata Ema.
Sementara itu, Ketua DPC PKB, Hadi Atmaji mengungkapkan, sampai hari ini belum ada komunikasi antara DPC PKB maupun DPC PPP. Hal ini dikarenakan PKB sudah memiliki sosok calon bupati yang akan diusung pada pilkada nanti.
"Kami tetap mengusung pak Warsubi sebagai calon bupati bersama partai Gerindra," ujar Hadi.
Ia mengaku meski belum ada kesepakatan secara resmi terkait bakal calon bupati yang diusung pada pilkada nanti, kini PKB tetap melakukan koalisi dengan partai Gerindra, Demokrat, Golkar.
"Terkait DPP melakukan kerjasama itu kan melihat kearifan lokal daerahnya," tuturnya.
Terlebih lagi tidak ada intruksi secara pasti dari DPP bahwa setiap daerah harus berkoalisi antara PKB maupun PPP.
"Yang harus digaris bawahi daerah-daerah yang bisa berkoalisi antaran PKB maupun PPP. Untuk saat ini kami tidak (koalisi dengan PPP)," kata Hadi.
