Usai Paparan LKPJ, DPRD Rekomendasikan 8 Poin untuk Pemkot Batu

Selain itu, mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan pelayanan dasar. Pemkot Batu perlu memperkuat sistem pengawasan dari sisi administrasi untuk menghindari kebocoran potensi pendapatan daerah.

"Baik itu yang diperoleh dari retribusi, maupun pajak-pajak lainnya. Juga optimalisasi aset dan kekayaan daerah dengan difokuskan pada pemanfaatan aset dan kekayaan daerah untuk diversifikasi usaha," katanya lagi.

Selain itu, DPRD juga menyoroti peningkatan kinerja pemerintah daerah dengan menyusun Langkah langkah strategis (Rencana Aksi Daerah) dalam upaya meningkatkan peluang mencapai reward dari pemerintah pusat.

"Khususnya dalam bentuk Insentif fiskal dari pemerintah pusat. Dalam upaya peningkatan dana perimbangan dari pemerintah pusat melalui DAK, hibah dan bantuan sosial, Pemkot direkomendasikan agar dalam menyusun program dan kegiatan in line dengan pemerintah pusat," ujarnya.

Tambah Cak Nur sapaanya, perangkat daerah perlu kreatif dan inovatif di dalam menyusun kegiatan yang diajukan untuk mendapatkan DAK. 

"Terpenting lagi harus secara aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat di dalam koordinasi pendanaan DAK yang dapat dimanfaatkan oleh daerah. Saran dan masukkan DPRD terkait PT. BWR, agar ada kejelasan yang signifikan, bilamana dapat memberikan dampak positif maka dapat dipertahankan," tuturnya.

Jika sebaliknya, maka lebih baik dihilangkan melalui pangadilan sehingga dalam tiap tahun tidak menjadi catatan dari Auditor BPK-RI. Begitu juga untuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan harus dilakukan.

Halaman Selanjutnya

"Yakni dengan sasaran meningkatnya pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah. Terakhir terkait dengan persampahan, harus bisa lebih baik dari sebelumnya. Program TPS3R harus dikedepankan untuk terwujud di 24 desa atau Kelurahan, yang di dukung dengan anggaran yang menjadi pendampingan," tuturnya.