Sinergi Dengan Desa Jadi Kunci Wujudkan Mbatu Sae
- VIVA Malang / Galih Rakasiwi
Batu, VIVA – Pemkot Batu menggelar silaturahmi sekaligus forum diskusi bersama seluruh kepala desa dan lurah se-Kota Batu di Rumah Dinas Wali Kota Batu, Sabtu, 15 Maret 2025.
Pertemuan memiliki tujuan untuk memperkuat sinergi dalam mendukung Visi Mbatu Sae dan Misi Nawa Bakti, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif.
Selain itu, forum ini juga menyoroti penguatan peran pemerintah desa dan kelurahan dalam pembangunan daerah. Pertemuan dipimpin langsung oleh Wali Kota Batu, Nurochman, dan Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, serta didampingi oleh Camat Batu, Camat Bumiaji, dan Camat Junrejo.
Sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, termasuk upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di tingkat desa dan kelurahan melalui pengembangan sistem yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain itu, usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) juga menjadi perhatian utama.
"Forum kemarin diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," kata Nurochman, Minggu, 16 Maret 2025.
Selain itu dalam pertemuan juga dibahas rencana pembentukan struktur organisasi perangkat daerah (SKPD) yang secara khusus menangani pembinaan desa.
"Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja pemerintah desa, sekaligus mengoptimalkan penggunaan tanah masyarakat dan tanah kas desa agar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan publik," ujarnya.
Kemudian pembahasan lain yaitu menekankan pentingnya kejelasan status kepemilikan tanah guna menghindari konflik yang berpotensi muncul di masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada regulasi sebagai payung hukum bagi pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
"Dengan kepastian hukum ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dalam mengakses hak atas tanah mereka. Selain aspek tata kelola tanah, forum juga membahas peningkatan kesejahteraan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pengurus kelembagaan desa dan kelurahan," katanya.
Pemkot Batu menilai bahwa kesejahteraan mereka harus ditingkatkan seiring dengan tuntutan kinerja yang semakin kompleks. Lalu penekanan pentingnya menempatkan pegawai dan pejabat di tingkat kewilayahan yang memiliki kompetensi serta kualifikasi sesuai dengan tugasnya.
