Anies Gandeng Cak Imin di Pilpres 2024, PCNU Jombang Pastikan Ikuti Ketum PBNU
- Elok Apriyanto / Jombang
Jombang, VIVA – Usai mendeklarasikan diri sebagai pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres), di hotel Majapahit Surabaya, pada Sabtu 2 September 2023 kemarin. Pasangan Anies Rasyid Baswedan serta Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bakal maju dalam Pilpres 2024 nanti.
Duet Anies-Cak Imin (Amin) itu, mendapat respon dari kalangan kiai di Jombang. Mengingat Cak Imin merupakan salah satu tokoh dalam Nahdlatul Ulama (NU). Selain itu, Cak Imin merupakan cucu dari salah satu pendiri NU yakni Kiai Haji Bisri Syamsuri, Denanyar, Jombang.
Meski, Cak Imin merupakan tokoh NU, tidak semua kiai di Jombang, bakal mendukung Cak Imin di perhelatan Pilpres mendatang. Karena, seluruh kiai di NU, sudah mendapat wejangan dari ketua Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
Seperti diungkapkan oleh ketua PCNU Jombang, Kiai Haji Fahmi Amrullah Hadzik. Menurut Gus Fahmi, kiai-kiai NU yang masuk dalam struktural NU, pastinya tidak akan mengikuti urusan dukung mendukung Capres maupun Cawapres dalam Pilpres nanti. Termasuk mendukung pasangan Amin.
"Saya kira kyai-kyai NU yang struktural NU, sudah pasti mengikuti instruksi dari PBNU, melalui Ketum (Gus Yahya) yang menyatakan tidak ada calon presiden atau cawapres yang mengatasnamakan NU. Artinya, secara struktural kita terikat dengan jamaiyah dan organisasi," kata Gus Fahmi, Selasa, 5 September 2023.
Ia pun mengaku untuk pasangan Amin, sikap politik para kiai NU, secara pribadi juga beragam. Mungkin ada yang mendukung, mungkin juga ada yang tidak mendukung sama sekali.
"Tapi kyai-kyai kultural bisa jadi ada yang mendukung ada juga yang tidak mendukung," ujar Gus Fahmi.
Ia menegaskan, untuk dukungan pilpres sejak dari zaman dahulu, warga NU, sulit untuk disatukan, begitu juga para kiai-kiai dari NU. Dan hal itu merupakan suatu hal yang biasa di dalam NU.
"Dan saya pikir untuk urusan yang satu ini (dukungan Pilpres), NU itu tidak pernah bisa untuk disatukan. Mungkin urusan caleg, urusan apa bisa, tapi urusan politik soal presiden dari dulu memang tidak bisa disatukan warga NU itu, jadi saya pikir kyai-kyai NU pun ya seperti itu (tidak bisa disatukan)," tutur Gus Fahmi.
