Ketua DPRD Jombang Belum Proses Surat dari DPP Perindo terkait PAW

Selain itu, politisi PKB ini menegaskan pembahasan yang dilakukan pimpinan dewan ini menunggu sampai batas akhir masa jabatan anggota DPRD Jombang habis.

"Tenggang waktunya ya sampai batas akhir masa jabatan. Dan tidak ada target (waktu), sementara tidak ada target," tuturnya.

Mengapa hal itu dilakukan, ia berdalih selama ini pihaknya masih menunggu dasar aturan terkait proses PAW anggota DPRD Jombang.

"Karena semua itu berdasarkan aturan dan perundang-undangan. Nah itulah yang sedang kita tunggu, kita cari. Dan kami memerintahkan pada pimpinan yang lain, untuk mencari dasar yang paling pas," ujarnya.

Menurut Mas'ud, anggota dewan yang berhenti itu dikarenakan beberapa faktor. Mulai dari faktor kematian, mengundurkan diri atau diberhentikan dari partai.

"Dasar pemberhentiannya harus jelas, apa. Dia (Retno Marliyani) sebagai anggota DPRD, kalau suaminya itu nyaleg (maju jadi bacaleg) di partai lain, bukan satu partai bagi dia (Retno Marliyani). Maka tidak bisa diberhentikan, menurut saya. Sementara itu," katanya.

Ia mengaku selama ini belum ada surat pengunduran diri dari Retno Marliyani, maupun surat pemberhentian dari partai Perindo.

Halaman Selanjutnya

"Gak ada surat pengunduran diri, gak ada surat pemberhentian (Retno Marliyani). Hanya surat, yang mungkin sekarang ada di Sekwan (Sekretaris dewan). Itu (surat) dari DPP (Perindo), ada pengajuan (PAW) dari DPW, hanya itu saja," tuturnya.