Film Dirty Vote: Tiga Ahli Hukum Tata Negara Bongkar Desain Kecurangan Pemilu 2024

Bivitri menyebutkan, film Dirty Vote bercerita tentang dua hal. Pertama, tentang demokrasi yang tak bisa dimaknai sebatas terlaksananya pemilu, tapi bagaimana pemilu berlangsung.

”Bukan hanya hasil penghitungan suara, tetapi apakah keseluruhan proses pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai nilai-nilai konstitusi,” kata pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera ini.

Adapun yang kedua, lanjut pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) ini, tentang kekuasaan yang disalahgunakan karena nepotisme yang haram hukumnya dalam negara hukum yang demokratis.

Bivitri pun mengingatkan, sikap publik menjadi penting dalam sejarah ini. Apakah praktik lancung ini akan didiamkan sehingga demokrasi yang berorientasi kekuasaan belaka akan menjadi normal yang baru?

”Atau kita bersuara lantang dan bertindak agar republik (negara Indonesia) yang kita cita-citakan terus hidup dan bertumbuh. Pilihan Anda menentukan,” kata alumnus University of Washington School of Law, Amerika Serikat ini.

Pesan yang sama disampaikan oleh Feri Amsari. Menurutnya, esensi pemilu adalah rasa cinta tanah air. Ia menegaskan, membiarkan kecurangan merusak pemilu sama saja merusak bangsa ini.

Mantan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas ini juga menyampaikan, rezim yang diulasnya dalam film lupa bahwa kekuasaan ada batasnya dan tidak pernah ada kekuasaan yang abadi.

Halaman Selanjutnya

”Sebaik-baiknya kekuasaan adalah, meski masa berkuasa pendek, tapi bekerja demi rakyat. Seburuk-buruknya kekuasaan adalah yang hanya memikirkan diri dan keluarganya dengan memperpanjang kuasanya,” jelasnya.