Tak Lolos Zonasi, Sejumlah Wali Murid Datangi Kantor Desa di Jombang
- VIVA Malang (Elok Aprianto-Jombang)
Jombang, VIVA – Sejumlah wali murid bersama dengan putra putrinya berbondong-bondong mendatangi kantor Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Jawa Timur, Senin 1 Juli 2024 siang.
Kedatangan wali murid ini untuk mengadu kepada Kades setempat, lantaran anak-anak mereka tak lolos jalur zonasi PPDB. Padahal, alamat mereka tinggal masih satu desa dengan alamat sekolah.
Total ada 8 orang pelajar desa setempat harus merelakan menempuh sekolah SMP di desa lain yang jaraknya jauh.
"Padahal SMPN 1 Jombang itu secara wilayah masuk Desa Kepatihan, tapi kami warga Desa Kepatihan tidak diterima di sana," keluh Wiwit Rahayu Widiastuti, salah satu wali murid.
Para orang tua yang anaknya tak lolos PPDB SMP jalur zonasi itu datang dengan membawa berkas PPDB. Mayoritas, semuanya tidak diterima di SMPN 1 Jombang melalui jalur zonasi.
Padahal, menurutnya, SMPN 1 Jombang adalah SMP negeri terdekat dari rumah yang bisa dijangkau. Jika dipantau dari google maps, jarak kantor desa Kepatihan ke SMPN 1 Jombang hanya berkisar 1,4 kilometer.
"Saat itu jarak anak saya 1,3 km, ada di urutan paling bawah. Lalu, jelang pengumuman malah berada di garis pagu maksimal. Akhirnya saya cabut pendaftarannya dan saya mendaftar di SMPN 5 Jombang," ujarnya.
Lebih lanjut Wiwik mengatakan, jika sebelumnya ia mendaftarkan anaknya di jalur prestasi. Itu karena anaknya memiliki sertifikat tahfidz juz 30 yang dikeluarkan Kemenag.
"Karena tidak disetujui oleh verifikator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang, akhirnya pendaftaran saya diubah ke jalur zonasi," katanya.
Selain itu, ia mengaku kerap mendapat informasi tentang banyaknya warga luar Jombang yang diterima di SMP negeri di Jombang sudah banyak menyebar di masyarakat.
"Kabar dari ibu-ibu lainnya, ada orang Sumbermulyo yang diterima di SMPN 1 Jombang dengan jarak hanya 400-500 meter," ujarnya.
Ia berharap ke depannya sistem PPDB zonasi dievaluasi. Selain itu, ia berharap Pemdes memberikan bantuan moda transportasi sekolah untuk anak mereka yang sekolah di luar desa,
"Saya harap kalau memang tidak bisa ya tidak apa-apa. Semoga nanti Kades kami bisa memperjuangkan. Kami minta fasilitas kendaraan sekolah, kami juga berharap setahun bisa pindah ke SMP yang terdekat," ungkap Wiwit.
Sementara itu, Erwin Pribadi, Kepala Desa Kepatihan mengatakan, jika ada sekitar 30 warganya kebingungan cari sekolah SMP negeri yang terdekat dengan rumahnya, terutama yang masih satu desa.
"SMPN 1 Jombang itu secara wilayah masuk wilayah lain, tapi namanya desa Kepatihan," kata Erwin.
Meski masih satu desa, warga Kepatihan hanya dua siswa yang diterima di SMPN 1 Jombang. Sisanya justru diterima di sekolah lain yang jaraknya lebih jauh dari rumah.
"Bisa dibayangkan kalau mereka sekolah dengan jarak lokasi rumah dan sekolah 4-5 km setiap hari. Anak tidak punya kendaraan bermotor. Musim, cuaca, kemampuan orang tua untuk antar jemput dan lain sebagainya," ujarnya.
Ia berharap, keluhan yang muncul setiap momen PPDB dari tahun ke tahun ini ditangani serius oleh pemerintah. Tidak hanya semata-mata mengadopsi dengan aturan yang dibuat Kementerian. Tapi juga perlu mempertimbangkan kondisi di lapangan.
"Pemkab harus ada ide untuk memberikan kendaraan antar jemput atau bis sekolah memfasilitasi anak-anak, atau memberi diskresi satu tahun bisa pindah ke sekolah yang lebih dekat dengan rumah," pungkasnya.
