Soal Penegakan Etik di Parlemen, GM FKPPI Tegaskan Netral
- VIVA Malang / Hendro Sumardiko
Malang, VIVA – Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri (GM FKPPI) menjamin mereka tidak akan terlibat politim praktis. GM FKPPI mengaku netral dalam menjalankan politik kebangsaan.
"Kita harus tetap fokus pada politik kebangsaan yang mengedepankan kepentingan NKRI dan menjaga agar tidak terseret dalam kebijakan partisan yang dapat merugikan persatuan dan kesatuan bangsa," kata Ketua Umum GM FKPPI, Dwi Rianta Soerbakti, Senin, 24 Juni 2024.
Dwi mengingatkan kepada seluruh jajaran pengurus dan kader untuk tidak terjebak dalam aktifitas partisan yang dapat merugikan marwah organisasi. Hal ini ditegaskasn Dwi, menyikapi polemik penegakan etik di pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
“GM FKPPI menganggap perlu menetralisir sikap dan kebijakan yang berkembang, sebab jika tidak diberikan tanggapan khawatir terbangun persepsi yang dapat mengganggu stabilitas organisasi juga negara, terutama terkait dengan polemik yang saat ini terjadi di MKD,” ujar Dwi.
Dwi juga menekankan pentingnya berhati-hati dalam menanggapi isu-isu penting, terutama yang terkait dengan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang sedang menjadi fokus perhatian parlemen.
"GM FKPPI berkomitmen untuk menjaga netralitas dan selalu mengedepankan politik kebangsaan yang sejalan dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan UUD 1945," tutur Dwi.
Dwi menyebut, sebagai bagian dari Keluarga Besar TNI Polri. GM FKPPI menegaskan bahwa peran politik yang mereka jalankan adalah politik negara yang mengedepankan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
