DPRD Minta PAD Kota Malang Dinaikan Rp1,2 Triliun

Sementara itu, Wahyu Hidayat mengatakan alasan pencapaian PAD Kota Malang 2023 tak memenuhi target karena ada penyesuaian regulasi baru. Sebagai kepala daerah di mengaku telah melakukan evaluasi agar bisa lebih optimal di tahun 2024..

"Memang di 2023 kemarin ada beberapa target yang kami evaluasi dan kami sesuaikan. Karena ada beberapa ketentuan dan kebijakan yang memang harus bisa dipedomani. Sudah kami sampaikan kenapa kegiatan tersebut tidak terealisasi. Termasuk kami koreksi terkait target yang ditetapkan di 2023," tutur Wahyu. 

Wahyu mengaku evaluasi ini sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Wahyu mengklaim angkah langkah kebijakan yang mereka lakukan terkait dengan penganggaran di 2023 sudah sesuai ketentuan. 

Wahyu juga optimis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Kota Malang 2024 nanti bisa lebih rendah dari pada SILPA 2023 yang mencapai Rp199 miliar. 

"SILPA rata rata dari barang dan jasa. Tapi alhamdulilah kami bisa menekan SILPA kita. Mudah mudahan menjadi satu catatan baik untuk APBD 2024 nanti," kata Wahyu.