Komisi A DPRD Kota Batu Dorong Pemkot Perketat Izin Perumahan
- VIVA Malang / Galih Rakasiwi
Batu, VIVA – Komisi A DPRD Kota Batu mendorong Pemkot Batu memperketat dan melakukan evaluasi perizinan pembangunan perumahan Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Batu, Bambang Sumarto, Kamis, 2 Januari 2025.
Hal itu disampaikan politisi Partai Golkar tersebut setelah mendapat keluhan dari masyarakat terkait adanya pembangunan salah satu perumahan di Jalan TVRI, Dusun Dresel, Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu yang meresahkan masyarakat.
Pasalnya material tanah dari proyek perumahan tersebut kerap memenuhi jalan, membuatnya licin dan membahayakan pengendara, terutama saat hujan.
"Perizinan harus dikaji ulang karena proyek pembangunannya berpotensi membahayakan pengguna jalan," ujarnya.
Bambang menyoroti pentingnya pengecekan dokumen Keterangan Rencana Kota (KRK), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Menurutnya, hal ini krusial untuk memastikan pembangunan tidak merugikan masyarakat.
"Soalnya, masyarakat merasa dirugikan oleh pembangunan di sana. Pengembang harus bertanggung jawab, terutama terhadap jalan yang licin akibat lumpur dan kerikil maupun bebatuan dari proyek," katanya.
Bambang mengungkapkan bahwa pihaknya telah beberapa kali mengingatkan pengembang dan pemerintah desa untuk segera menangani masalah ini. Namun, keluhan masyarakat tak kunjung ditindaklanjuti.
"Jadi saat hujan deras, jalan menjadi tertutup lumpur, dan licin. Bahkan, masyarakat terpaksa kerja bakti untuk membersihkan jalan agar tidak membahayakan pengguna. Itu dilakukan tidak hanya satu dua kali tapi sering," tuturnya.
Masyarakat yang merasa jengkel bahkan sempat berencana menutup akses jalan menuju proyek tersebut sebagai bentuk protes.
"Kami memahami kekecewaan warga. Kondisi ini tidak hanya mengganggu, tetapi juga membahayakan keselamatan warga saat melintas," katanya.
Bambang selaku wakil rakyat mendorong Pemkot Batu untuk memperketat proses perizinan perumahan, khususnya di kawasan rawan seperti Desa Oro-oro Ombo. Bambang berharap pemerintah dapat memastikan pengembang mematuhi regulasi yang ada, termasuk pembangunan infrastruktur seperti drainase.
"Pembangunan harus dilakukan dengan bertanggung jawab dan tidak merugikan masyarakat. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan hak masyarakat terpenuhi," tuturnya.
