Penyaluran BK Dinilai Tak Adil, Paguyuban Kades di Mojokerto Protes ke Bupati Terpilih

Mojokerto, VIVA – Penyaluran bantuan keuangan khusus (BK) di Mojokerto, Jawa Timur, dianggap tak adil dan tepat sasaran.

Menanggapi hal itu, Paguyuban Kepala Desa Mojokerto, melayangkan protes ke bupati terpilih Muhammad Albarra (Gus Bara) dan Muhammad Rizal Octavian.

Hal ini dikarenakan pihak PKD memiliki harapan untuk mewujudkan keadilan yang merata dalam hal pembangunan yang bersumber dari anggaran BK APBD Kabupaten Mojokerto. 

Selain itu, para kades menilai BK yang pagunya sudah beredar di tahun 2025 ini dianggap tidak sejalan dengan visi-misi bupati dan wakil bupati terpilih, yakni Kabupaten Mojokerto maju, adil dan makmur yang bermartabat. 

Ketua PKD Kabupaten Mojokerto Jurianto Bambang mengatakan jika semua desa berhak mendapatkan BK, sebab, apabila pembagian BK dilakukan tidak merata, hal itu menunjukkan ketidakadilan bagi desa dan masyarakatnya. 

Pihaknya menduga, pembagian yang dilakukan tidak merata dan tidak berdasarkan kajian dan kebutuhan masyarakat, disinyalir ada kepentingan oknum yang sengaja melakukan penyelewengan anggaran. 

"Seharusnya pejabat yang kemarin itu melakukan kajian dulu sebelum menentukan desa yang mendapatkan BK, saya harap ini bisa dikaji ulang pada pemerintahan yang baru," kata Jurianto di Guest House Universitas KH. Abdul Chalim (UAC) Pacet, Mojokerto, Rabu 1 Januari 2025.

Halaman Selanjutnya

Ia mengatakan sejumlah desa yang membutuhkan perbaikan sarana malah mendapatkan anggaran sedikit. Sebaliknya desa yang sudah memiliki sarana layak malah mendapat anggaran banyak.