Penyaluran BK Dinilai Tak Adil, Paguyuban Kades di Mojokerto Protes ke Bupati Terpilih

Ia mengatakan sejumlah desa yang membutuhkan perbaikan sarana malah mendapatkan anggaran sedikit. Sebaliknya desa yang sudah memiliki sarana layak malah mendapat anggaran banyak. 

Pihaknya mengaku sebelumnya sempat ada rencana aksi demo terkait kejanggalan pada penyaluran BK ini. Namun ia mengaku dicegah oleh sejumlah pejabat pemkab dan diajak musyawarah. 

Meski demikian, pihaknya tetap akan melayangkan surat ke lembaga negara terkait mengenai hal ini. 

"Kita juga sempat berkoordinasi dengan pihak kepolisian, nantinya kami juga tetap berkirim surat ke lembaga negara terkait," ujarnya. 

Ia menyebut protes soal hal ini sengaja dilakukan dihadapan perwakilan anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dan Tokoh Agama Prof. KH. Asep Saifuddin Chalim yang tak lain merupakan orang tua bupati terpilih Muhammad Albarra atau Gus Barra. 

Sementara itu, Kiai Asep saat terima aspirasi sejumlah kades menyebut, adanya keresahan para kades ini dijanjikan akan dijadikan evaluasi oleh bupati dan wakil bupati terpilih. 

Ia mengatakan, realisasi BK yang bersumber dari APBD Kabupaten Mojokerto ini diperkirakan pada bulan Maret, atau setelah pasangan Muhammad Albarra dan Muhammad Rizal Octavian dilantik sebagai bupati dan wakil bupati. 

Halaman Selanjutnya

"BK itu bersumber dari APBD Kabupaten Mojokerto tahun 2025 telah disahkan sebelum pencoblosan, pencairannya diperkirakan pada bulan Maret, waktu itu kepemimpinan sudah Mas Barra dan Mas Rizal, jadi nanti pasti ada revisi penerimaan BK," tutur Kiai Asep.