Penanganan Melempem, Aktivis di Jombang Nyatakan Jombang Darurat Korupsi

"Tuntutan kita pada pemerintahan, semua harus diaudit oleh inspektorat, dan dinas pemberdayaan (DPMPD) harus diperiksa oleh Kejaksaan, karena apa karena mereka yang paling bertanggungjawab sebagai kepanjangan tangan dari menteri Desa, jadi jangan hanya desa yang dipanggil," ujarnya.

Saat ditanya ada berapa Desa yang terindikasi melakukan dugaan tindak pidana korupsi, ia mengaku ada banyak Desa di Jombang, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

"Ada banyak, salah satu contoh, ada Banjardowo, ada Desa Pulo, ada Desa di Kabuh, ada di Kecamatan Diwek, ya ada lebih dari 20 Desa, yang jelas kita punya data, dan nantinya kita akan laporkan ke Kejaksaan," tuturnya.

Ia pun menegaskan bahwa bila aspirasi yang disampaikan oleh pihaknya ini diabaikan oleh pemerintah maupun APH maupun APIP, pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa yang lebih besar.

"Ya kalau diabaikan kita akan demo lebih besar dan FRMJ akan kita kerahkan semua untuk turun ke jalan," kata Fattah.