DPRD Kritik Satpol PP Jombang Karena Tidak Tegas Soal Tempat Usaha Tak Berizin

Apabila pengusaha tersebut, tetap tidak mengindahkan langkah aparat penegak perda, baru selanjutnya OPD terkait bisa melakukan pemberian sanksi peringatan hingga penutupan. 

"Apabila tidak bisa dibina, ya harus diberi sanksi tegas," kata politisi PKB ini.

Ia pun berpendapat bahwa lemahnya penegakan perda, justru bis menjadi stigma buruk bagi institusi penegak perda yang dianggap masyarakat tak mampu menjaga marwah pemerintah daerah.

"Kalau tidak ada ketegasan seperti ini. Masyarakat tidak salah apabila berprasangka buruk. Jangan hanya berani dengan pedagang kecil akan tetapi pengusaha besar yang melanggar aturan harus menunjukan ketegasannya," ujarnya.

Sementara itu, M Supakun Kabid Penegakan Perda Satpol PP Jombang mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih belum menerjunkan tim ke lapangan. 

"Belum karena ada kegiatan mendadak," tutur Supakun.

Padahal, sebelumnya keberadaan pabrik helm di Desa Sebani, Kecamatan Sumobito yang diduga belum kantongi izin itu, direspons Satpol PP Jombang. 

Halaman Selanjutnya

Korps penegak perda itu segera memanggil pemilik pabrik sekaligus menerjunkan tim untuk melakukan pengecekan.