Alasan Jukir Tidak Setuju Pembayaran Parkir Non Tunai Diterapkan di Kota Malang

"Wilayah parkir saya ini ramainya setiap sore sampai malam. Tapi saya shift pagi sampai sore saja ini wilayah-wilayahan. Soal gaji itu kita juga belum tahu ya pastinya gimana. Tapi itu juga nanti jadi masalah. Karena misalkan yang parkir di tempat saya yang terdaftar di Dishub 2 orang sementara yang bantu parkir yang serabutan ada 4 orang. Berarti kan ada 6 orang yang parkir, nah itu bagaimana penggajiannya," tutur Yerman. 

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra mengatakan bahwa rencana ini belum sepenuhnya matang. Karena mereka juga tergantung Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Pemerintah Kota Malang tahun 2024.

"Itu belum fixs memang. Rencananya akan diambil di PAK sambil menuju ke sana nanti kita siapkan regulasinya. Walaupun kita sudah ngomong tapi kan kita masih perlu ngobrol kan lebih jauh. Karena ini semua terkait dengan penganggaran," kata Widjaja, Minggu, 26 Mei 2024. 

Widjaya mengatakan bahwa dia juga perlu berkoordiansi lintas perangkat daerah dalam penerapan aturan baru ini. Jika rencana ini tidak didukung oleh PAK 2024 maka pembayaran parkir non tunai tidak jadi diterapkan. 

"Kalau anggarannya tidak ada ya tidak jadi (pembayaran non tunai). Karena semua tergantung PAK. Kita akan menyesuaikan kita juga masih butuh diskusi dengan teman perangkat daerah lainnya. Sementara secara bertahap kita siapkan regulasinya," ujar Widjaja. 

Dalam penerapan pembayaran parkir non tunai ini juga ada rencana juru parkir mendapat gaji perbulan. Soal nominalnya, Dishub belum mengetahui secara pasti sebab masih membutuhkan penyesuaian termasuk soal besaran gaji. 

"Kalau UMK (upah minimum kota) kita tidak kuat. Intinya kita berusaha lebih baik lagi penataan parkir khususnya yang tepi jalan. Harapannya memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Mengenai pendapatan (gaji) itu nantilah bonus dengan sistem yang lebih baik lagi," tutur Widjaja.