Pemilu 2024 Momen Krusial Tuntut Penghentian Impunitas Kasus Pelanggaran HAM

Malang, VIVA – Pemilu 2024 tinggal hitungan hari, namun pemerintah masih tak kunjung membuktikan komitmennya untuk memastikan akuntabilitas serta memberikan keadilan bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat.

Sebaliknya, pemerintah selama ini justru terus melanggengkan impunitas, bahkan membiarkan terduga pelaku pelanggaran HAM berat menempati jabatan-jabatan publik dan berada di lingkaran kekuasaan.

Pemilu 2024 harus menjadi momentum penting untuk memilih pemimpin baru dan menghentikan praktik impunitas. Negara harus membawa mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM ke pengadilan untuk menunjukkan komitmen nyata bagi penghormatan dan penegakan HAM.

Demikian seruan yang dilontarkan para pegiat HAM, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, akademisi dan kalangan jurnalis dalam diskusi publik “Roadshow Menolak Lupa Kasus Pelanggaran Berat HAM” di Bandung, 7 Februari 2024.

Selain diskusi publik, acara roadshow ini juga menampilkan pemutaran film “Munir: Sebuah Extrajudicial Killing” dan penampilan seni.

Zaky Yamani, juru kampanye Amnesty International Indonesia, mengatakan bahwa acara diskusi ini bertepatan dengan peringatan 35 tahun kasus pelanggaran HAM berat Tragedi Talangsari.

Pada 7 Februari 1989, aparat militer melancarkan serangan di kampung Cihideung, Talangsari, provinsi Lampung terhadap sekelompok komunitas Islam – Jemaah Warsidi – yang dituduh oleh pihak berwenang saat itu ingin mendirikan negara Islam di Indonesia.

Halaman Selanjutnya

Tragedi itu menewaskan sedikitnya 130 orang, paling sedikit 53 orang ditahan secara semena-mena dan mengalami penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya, dan setidaknya terdapat 77 orang yang diusir paksa dari kampungnya.