DPRD dan Pemkot Ancam Bekukan Anggaran KONI Kota Malang Sebelum Terima LPJ

Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana
Sumber :
  • Viva Malang

Malang – Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika bersama Pemkot Malang mengancam tidak akan mencairkan anggaran untuk tahun 2023 kepada KONI setempat jika belum menerima laporan pertanggungjawaban yang telah dinilai akuntan publik. Selain itu, penyelenggaraan musyawarah olahraga kota (Musorkot) juga dianggap melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). 

Irak U23 vs Indonesia U23, Garuda Muda Wajib Menang Demi Satu Tiket Lolos Olimpiade Paris 2024

"Lokus pemeriksaan BPK Januari nanti ada di dana hibah. Nah saya meyakini di Kota Malang dana hibah paling besar itu ada di KONI,” kata Made, Selasa, 27 Desember 2022.

“Ini tidak akan dicairkan kalau awalnya tidak bagus. Karena memang pak Wali Kota (Sutiaji) juga tidak berani tanda tangan. Jadi Lalui semua AD/ART atau kitab suci itu. Karena satu pasal saja dilanggar, akan berakibat melanggar yang lain, dan saya yakin akan cacat hukum,” tambah Made.

Datangi Rumah Para Guru, Cara Kadindik Jatim Peringati Hari Pendidikan Nasional

Made bahkan menceritakan lika-liku pencairan dana hibah KONI di 2022 silam. Dia mengklaim berdebat dengan bagian keuangan hingga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang. Saat itu anggaran awal Rp15 miliar lalu ditambah Rp3,5 Miliar khusus untuk bonus. 

“Karena kami meyakini tidak ada olahraga prestasi yang tidak menggunakan anggaran,” ujar Made. 

Gowes Bareng MainSepeda Jadi Cara Pj Wali Kota Malang Gerakan Sport Tourism

Di tengah perjalanan DPRD Kota Malang mendapatkan informasi bahwa anggaran Rp15 miliar pada 2022 yang seharusnya digunakan untuk pembinaan dan persiapan Porprov ada yang dipotong. Hal itu untuk menambahi bonus atlet setelah mengikuti Porprov. 

“Kami mendengar tanpa ada pemberitahuan ke kami bahwa ada anggaran dari Rp15 miliar itu dipotong untuk nambahi bonus, itu tifak boleh sebenarnya, karena peruntukannya jelas,” tutur Made. 

Sialnya lagi sampai saat ini tidak ada laporan dari KONI meski Poprov Jatim 2022 telah usai. DPRD memang telah mengetahui hasil Porprov dari pemberitaan media massa. Namun secara normatif mereka harus mendapat laporan dari KONI Kota Malang

“Porprov kemarin seharusnya ada laporan, sampai saat ini tidak ada ke saya. Saya selaku ketua banggar, dan pak wali sebagai yang mengesahkan kecewa dengan seperti ini, karena sebenernya kami hanya ingin prestasi,” kata Made.