Soal Efisiensi, Wahyu - Ali Tegaskan Tegak Lurus Dengan Pemerintah Pusat
- VIVA Malang / Uki Rama
Malang, VIVA – Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin bakal dilantik sebagai Wali Kota Malang dan Wakil Wali Kota Malang pada 20 Februari 2025 mendatang. WALI (Wahyu - Ali) yang baru saja ditetapkan oleh KPU Kota Malang langsung dihadapkan dengan persoalan efisiensi anggaran.
"Kita sudah diskusi jadi memang APBD 2025 sudah berjalan kedua dalam berjalannya APBD ada instruksi dari pusat terkait efisiensi tentu APBD 2025," kata Wahyu Hidayat, Minggu, 9 Februari 2025.
Saat ini baik legislatif maupun eksekutif ada efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Wahyu menyebut, bersama Ali dia akan melakukan evaluasi untuk penerapan efesiensi. Nanti dia akan berbincang dan berdiskusi termasuk dengan jajaran organasisai perangkat daerah dalam pergeseran anggaran demi penerapan efisiensi.
"Ini saya sama Mas Ali (Muthohirin) akan mengevaluasi kira-kira efisiensi. Nanti mana yang kita geser yang jelas kita dan mas Ali tegak lurus mengikuti pusat. Tinggal bagaimana penerapan di kota Malang," ujar Wahyu.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhita mengatakan dengan pekerjaan rumah yang menumpuk. Wahyu - Ali harus bekerja keras dengan pintar. Apalagi, baik legislatif maupun eksekutif ada efisiensi anggaran.
"Kalau PR kita semua tahu pasti ada banyak. Apalagi dengan adanya efisiensi pasti kita akan bekerja bersama dengan anggaran terbatas. Dan harus bekerja pintar bekerja keras dan bekerja dengan strategi yang tepat," ujar Mia.
Mia mengatakan, jika efisiensi anggaran terdampak pada sejumlah program tetap tahunan seperti di bidang pendidikan dan kesehatan. Maka Pemkot Malang harus mencari jalan keluar demi menyelamatkan sejumlah program penting yang dibutuhkan masyarakat.
"Contohnya dengan efisiensi kalau nanti ternyata efisiensi itu tidak cukup untuk membiayai beberapa program yang sustain dari beberapa tahun yang lalu misalnya di bidang kesehatan, pendidikan. Itu kita harus carikan jalan seperti apa anggaran apa saja yang kita bisa alokasikan untuk menyelamatkan program-program yang memang sifatnya kerakyatan," tutur Mia.
