Pemkot Pasuruan Deklarasikan Keterbukaan Informasi Publik
- Dok. Pemkot Pasuruan
Pasuruan, VIVA – Suasana meriah malam penghargaan Lomba Karya Tulis Wartawan (LKTW) ke-2, Pemerintah Kota Pasuruan menandai tonggak penting dengan mendeklarasikan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik.
Deklarasi ini ditandatangani langsung Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, dan Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, disaksikan oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Jawa Timur, Elis Yusniyawati.
"Alhamdulillah hari ini kita membuka jalan bagi Kota Pasuruan untuk menjadi kota yang lebih terbuka," ujar Mas Adi, sapaan akrab Wakil Wali Kota.
Ia berharap dengan adanya deklarasi ini, tingkat keterbukaan informasi di Kota Pasuruan akan semakin meningkat dan menjadi lebih informatif.
Selain deklarasi, malam itu juga menjadi momen spesial bagi para peserta LKTW. 6 karya terbaik terpilih sebagai pemenang dan akan dijadikan rekomendasi pembangunan Kota Pasuruan ke depannya.
Juara pertama hingga ketiga diraih oleh Muhammad Hidayat, Amal Taufik, dan Emil Akbar. Sementara itu, Fahrizal Firmani, Muhajir Effendi, dan Adi Atma meraih juara harapan.
Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo dalam acara LKTW
- Dok. Pemkot Pasuruan
Mas Adi mengapresiasi peran jurnalis dalam pembangunan kota. Ia mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak ragu berinteraksi dengan wartawan.
"Kritik dan masukan dari media sangat berharga bagi kami," tegas Mas Adi.
LKTW tahun ini mengangkat dua tema utama, yaitu wisata heritage dan pengembangan produk lokal bandeng jelak. Para peserta sebelumnya telah melakukan studi banding ke Kota Semarang untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengembangan wisata kota tua dan bandeng Juwono.
Dari total karya yang masuk, terdapat 24 rekomendasi yang akan dipertimbangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pembangunan Kota Pasuruan.
Dengan adanya deklarasi ini, Pemerintah Kota Pasuruan menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.
