Bersama KPK RI, Mas Adi Dorong Kerjasama antar Stakeholder Berantas Korupsi

Mas Adi menjelaskan perilaku korupsi seiring berkembangnya zaman memiliki banyak modus. Sehingga penting sekali untuk mengidentifikasi berbagai model dan modus korupsi. 

"Dari berbagai bentuk korupsi yang ada di sekeliling kita, perlu kita waspadai dan harus mampu kita identifikasi berbagai hal yang memungkinkan," jelasnya.

Di tempat yang sama Irawati selaku Kepala Satuan Tugas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI, menyampaikan bahwa dengan adanya sosialiasi ini bisa memastikan tidak akan ada potensi resiko korupsi di Kota Pasuruan. 



Sosialisasi Anti Korupsi bersama KPK

Photo :

• VIVA Malang - (Mochammad Rois/Pasuruan)

MCP oleh KPK tidak bisa berhenti dan harus dijalankan hingga proses akhir yaitu pengawasan. 

"Proses perencanaan penganggaran, proses pengadaan, proses pelaksanaan, proses manajemen ASN, proses pengalokasian anggaran,  perbelanjaan, dan pendapatan sesuai dengan realnya," jelas Irawati.

Nilai MCP rata-rata nasional adalah 75,13 sedangkan nilai MCP Kota Pasuruan tahun 2023 sebesar 95,55 dimana Kota Pasuruan peringkat ke-3 se Jawa Timur dan peringkat 11 dari 548 Kabupaten/Kota se Indonesia 

Halaman Selanjutnya

MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.