Alasan Jukir Tidak Setuju Pembayaran Parkir Non Tunai Diterapkan di Kota Malang

Jukir di kawasan Kayutangan Heritage
Sumber :
  • VIVA Malang / Uki Rama

Malang, VIVA – Pembayaran parkir non tunai atau digital secara bertahap akan diterapkan di Kota Malang oleh Dinas Perhubungan setempat. Tidak hanya itu, juru parkir juga akan mendapat gaji bulanan jika wacana ini resmi diberlakukan. 

Tumbangkan Runner-up Proliga 2024, Jakarta Pertamina Pertamax Jaga Peluang Final Four

Kawasan Kayutangan Heritage yang menjadi ikon wisata di Kota Malang menjadi salah satu wilayah yang akan diterapkan pembayaran parkir non tunai. Kayutangan Heritage sendiri selalu ramai pengunjung potensi pendapatan dari sektor parkir pun cukup besar. 

Salah satu jukir di kawasan Kayutangan adalah Yerman Kiawa. Dia mengaku sudah mendengar wacana itu sebab Dishub sudah melakukan pembinaan pada jukir termasuk mendapat informasi dari media massa. 

Tekuk Livin Mandiri 3-0, Jakarta Pertamina Enduro Genggam Tiket Final Four

"Ya saya sudah tahu. Kemarin yang ikut pembinaan Dishub kakak saya. Kebetulan ini adalah parkir keluarga yang saya jaga," ujar Yerman. 

Yerman menilai pembayaran non tunai belum saatnya diterapkan di Kota Malang. Dia menyebut beberapa rekannya yang juga jukir ada yang berusia tua tidak memiliki smart phone. Problem ini menjadi pekerjaan rumah bagi Dishub Kota Malang jika pembayaran parkir non tunai diterapkan. 

Hadiri Gebyar Al Kautsar, Wawali Mas Adi Dorong Pacu Kreativitas Anak demi Indonesia Emas 2045

"Kalau menurut saya di Malang belum, menurut saya agak susah karena aplikasi itu belum semua punya misalkan tukang parkir yang usianya orang tua itu tidak semuanya pegang handphone yang Android. Untuk jukir maupun konsumen hanya orang-orang tertentu yang bisa. Saya sementara ini tidak setuju," ujar Yerman.

Soal sistem penggajian juga dipertanyakan mekanismenya oleh Yerman. Karena dalam satu wilayah parkir ada 4 hingga 6 orang yang berjaga sebagai jukir. Namun, yang terdaftar di Dishub 1 atau 2 orang saja. Nasib jukir di luar yang terdaftar dianggap semakin tidak menentu jika kebijakan pembayaran non tunai diterapkan. 

Halaman Selanjutnya
img_title