Tak Transparan, Masyarakat Menilai Kunker DPRD Kota Batu Kurang Bermanfaat

Ketua Pokja Peningkatan Status Kota Batu, Andrek Prana.
Sumber :
  • VIVA Malang / Galih Rakasiwi

Malang, VIVA – DPRD sering kali menggelar kunjungan kerja (Kunker) ke berbagai daerah, namun sejauh ini yang terjadi di Kota Batu hasil kunker tersebut tidak pernah tersosialisasikan kepada masyarakat.

Jadi Perhatian Warga, Satpol PP Jombang Bakal Turun Cek Dokumen Perizinan Pabrik Helm

Padahal dari 30 anggota DPRD Kota Batu setiap kali menggelar kunker menggunakan anggaran negara. 

Menanggapi itu, Ketua Pokja Peningkatan Status Kota Batu, Andrek Prana mengatakan harusnya dari hasil kunjungan kerja bisa tersampaikan kepada masyarakat. 

Berkah Bulan Suro, Penyedia Jasa Jamasan Benda Pusaka di Jombang Ramai Cuan

"Tapi yang terjadi, pernah tidak disosialisasikan? Kan tidak pernah. Masyarakat tidak tahu hasil kunker anggota DPRD Batu apa saja dan bagaimana," kata Andrek, Senin, 20 Mei 2024.

Sehingga masyarakat tidak mengetahui apakah kunjungan kerja itu bermanfaat buat warga dan Kota Batu. Contohnya dalam hal pengelolaan sampah, pertanian, pariwisata serta banyak hal lain yang berkaitan dengan Kota Batu bisa dikritisi oleh DPRD.

144 Atlet Tenis Meja Siap Berlaga di Bhayangkara EAK Cup

"Kritik yang dilakukan dengan mangaku hasil kunker yang dilakukan di daerah lain yang memiliki program atau kebijakan yang tepat sasaran. Dewan itu kan tugasnya mengkritisi program kerja eksekutif. Jadi dari kunker itu sebetulnya dewan bisa dapet masukan buat perbandingan bagaimana kebijakan di kota ini. Apa sudah lebih baik atau belum," tuturnya. 

Menurutnya kinerja DPRD Kota Batu hanya jalan ditempat, terbukti sampai sekarang sejumlah problem di Kota Batu belum tuntas. Ini karena lemahnya fungsi DPRD dalam mengkritisi kebijakan eksekutif.

"Sebetulnya DPRD itu kalau kunker disesuaikan dengan masalah yang ada di kota ini, misalnya kunker soal tata kota dan penerangan kota bisa ke Kota Madiun. Soal pengelolaan sampah ke Banyumas Jateng," katanya. 

Andrek mendorong agar sekali DPRD menyampaikan hasil kunker ke pak RT RW atau undang tokoh-tokoh masyarakat. Selanjutnya mereka diajak untuk membahas soal hasil kunker.

"Atas minimnya sosialisasi tersebut saya menyayangkan kunker yang memakan biaya besar tapi hasilnya tidak diketahui warga. Sepengetahuan saya kok belum pernah ada DPRD Kota Batu menyampaikan hasil kunker ke masyarakat. Padahal hasilnya kalau disosialisasikan, apalagi didiskusikan bakal jadi kemajuan buat kota dan warganya," katanya.

Bahkan pihaknya tidak pernah mendengar DPRD mengkritisi program SKPD yang kesannya hanya seremonial dan tidak ada tindak lanjut yang konkrit. Untuk itu kepada dewan terpilih yang akan bertugas Oktober nanti, salah satu pejuang Kota Batu ini berpesan agar konsisten dengan fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi.

"Cobalah bersikap kritis, karena tugas dewan itu intinya mengkritisi kebijakan eksekutif. Sehingga bisa merubah yang tidak benar jadi lebih bagus," tuturnya.