UU ITE Dianggap Multitafsir, Kelompok Sipil di Malang Suarakan Revisi
- Istimewa
Malang – Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dinilai multitafsir dan berbahaya bagi kebebasan berkespresi. Kelompok masyarakat di Kota Malang mendesak agar undang-undang ini segera direvisi.
Anggota Paguyuban Korban UU (Paku) ITE, Wadji mengatakan, bahwa UU ITE bila perlu dihapus saja. Dia menyebut bahwa UU ITE bisa menjerat siapapun. Maka dari itu, ia berharap ada revisi ataupun penghapusan terhadap UU ITE.
Wadji menuturkan, bahwa dia adalah mantan korban pidana UU ITE. Ceritanya, dia mengalami proses hukum karena postingan pesannya di sebuah grup. Pesannya dianggap menyinggung sebuah nama organisasi dan dituntut berdasarkan UU ITE Pasal 27 Ayat 3. Padahal subjek hukum Pasal 27 ayat 3 adalah seseorang bukan organisasi.
Wadji bebas di tahapan kasasi. Pada vonis di tingkat pertama, Wadji divonis 3 bulan dan denda Rp10 juta. Ia kemudian banding ke pengadilan tinggi. Di pengadilan tinggi, hukumannya diperberat menjadi 5 bulan dengan denda Rp10 juta.
"Semuanya saya selesaikan sendiri. Saya meyakini kebenaran dan memperjuangkannya," katanya.
Ada pula, Dian Patria Arum Sari dalam Diskusi Terbuka Malang Bebas Berekspresi yang diselenggarakan di Universitas Widyagama Malang, Sabtu, 10 Juni 2023. Dia menceritakan kasusnya dilaporkan ke polisi berdasarkan UU ITE. Menurutnya, UU ITE bias dan sangat mudah menjerat siapapun.
"Ada sejumlah keterangan yang menurut saya tidak bisa dibuktikan. Saya juga dikaitkan dengan kematian orangtua pelapor dan itu tidak bisa dibuktikan. Belakangan saya ketahui kalau kematian itu terjadi dua tahun setelahnya," ujar Dian.
Kasus Dian berawal dari postingan komentarnya yang menagih hutang ke seseorang. Postingan komentar itu dikasuskan merujuk pada UU ITE. Dia berharap revisi dilakukan terhadap UU ITE. Langkah revisi perlu dilakukan agar tidak ada korban lainnya.
Wakasat Reskrim Polresta Malang Kota, AKP Nurwasis mengatakan untuk mengimplementasi Pasal 27 ayat 3, kembali ke KUHP. Namun demikian, berjalan delapan tahun setelah UU diberlakukan pada 2008 ada perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi menurutnya karena UU ITE kontroversi.
"Ini memang ada kontroversi, terus tahun 2021 ada SKB 3 antara Jaksa Agung, Kapolri dan Kemenkominfo. Implementasinya sebenarnya sama, bahwa UU ITE yang berkaitan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik kembali ke KUHP pasal 310 atau 311. Kemudian deliknya adalah delik aduan absolut. Berarti delik aduan yang diadukan oleh orang yang merasa dihina, bukan lembaga, institusi atau badan hukum. Begitu kira-kira," tuturnya.
