Jurus Pemkot Pasuruan Angkat Potensi Olahan Ikan Bandeng di Kawasan Heritage ala Semarang
- Mochammad Rois
Pasuruan, VIVA – Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan memantapkan komitmen mereka dalam mengembangkan sektor pariwisata. Potensi yang dilirik adalah pengembangan kawasan heritage dan pengembangan kuliner Ikan Bandeng khas Pasuruan.
Komitmen ini diwujudkan dengan studi tiru ke Kota Semarang dalam rangka agenda Lomba Karya Tulis Wartawan (LKTW) yang digelar Dinas Kominfotik Pasuruan pada Selasa (5/3/2024) lalu.
Rombongan studi tiru ini diterima Kabag Protokol dan jajaran staf Dinas Pariwisata Kota Semarang di Aula Pemkot Semarang, pada Rabu (6/3/2024) pagi.
Di hadapan forum, Kepala Dinas Kominfotik Kota Pasuruan, Imam Subekti menuturkan jika Kota Semarang layak dijadikan acuan karena dinilai telah berhasil menata kawasan wisata heritage hingga sektor UMKM.
Sebelumnya, pihaknya juga telah melakukan studi tiru di kota-kota lain. Seperti Kabupaten Gianyar dan Kota Jogjakarta, terutama dari segi penataan UMKM dan parkir.
''Sekarang, kami melihat Kota Semarang dan saya kira Semarang menjadi kota 'best practice' untuk penataan kawasan heritage dan pemberdayaan UKM Bandeng Juwana," jelas Imam Subekti.
Dalam pertemuan pertama di Aula Pemkot Semarang itu, tidak banyak pimpinan OPD terkait yang datang kerena bertepatan mengikuti rangkaian acara hari jadi Kota Semarang yakni ziarah keliling ke makam para ulama.
Situasi itu membuat pertanyaan para peserta tidak bisa terjawab secara maksimal dalam pertemuan tersebut. Namun, seorang peserta LKTW terpikir, jika Kota Pasuruan yang dilabeli sebagai Kota Santri ini ingin kegiatan ziarah keliling para ulama ini bisa ditiru Pasuruan.
"Harusnya Kota Pasuruan meniru ziarah keliling yang dilakukan Semarang di jelang perayaan hari jadi. Kan bisa menjadi pelengkap paket wisata religi di Kota Pasuruan. Tapi sejauh ini saya kita tidak ada gaungnya sama sekali di Pasuruan" ucap salah satu peserta LKTW, Amal Taufik.
Dalam pertemuan, materi yang dipaparkan juga hanya berkutat pada pengembangan aplikasi 'Konco Dolan'. Aplikasi ini berfungsi sebagai pemandu wisata bagi wisatawan ketika berkunjung ke Kota Semarang.
"Saat ini, aplikasi Konco Dolan masih dalam tahap pengembangan," ujar salah satu staf Dinas Pariwisata Semarang.
Di hari kedua, rombongan LKTW menuju ke ruangan Dinas Perikanan Kota Semarang. Di tengah kesibukan acara rangkaian perayaan hari jadi Kota Semarang, rombongan LKTW ditemui oleh jajaran Kabid Dinas Perikanan Kota Semarang.
Endang, Kabid Pembina Mutu Kelautan, mengatakan jika brand Bandeng Juwana merupakan brand toko produk bandeng presto yang sudah lama terkenal dan produksinya berskala industri kecil. Sehingga bukan menjadi binaan Dinas Kelautan serta Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.
"Bandeng Juwana yang terkenal itu merk toko bandeng presto di Kota Semarang. Kita biasanya mengajak Bandeng Juwana berkolaborasi untuk memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM bandeng presto di Kota Semarang. Alhamdulillah, selama ini guyub dan tidak ada yang pelit ilmu," jelas Endang, Kabid Pembina Mutu Kelautan.
Sampai saat ini, kata Endang, untuk UMKM klaster olahan bandeng, tercatat ada 77 pelaku UMKM. Selama itu pula, Intervensi dinas dari paparan yang disampaikan pun tidak main-main.
Selain menggelar hingga mengajak UMKM olahan bandeng menghadiri pameran ke beberapa daerah, setiap 3 bulan sekali, Dinas Kelautan melakukan kurasi terhadap produk-produk olahan ikan bandeng dengan tujuan menjaga mutu produk.
Ini, kata Endang merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam mendongkrak UMKM olahan bandeng agar bisa naik kelas. Selain itu, Pemkot juga membantu pengurusan sertifikasi halal, kredit bunga murah untuk UMKM dan memberikan 1.000 packaging untuk UMKM baru.
Endang pun menceritakan jika produk UMKM olahan bandeng binaan Pemkot Semarang akhirnya sudah bisa menembus pasar DKI Jakarta, Jawa Barat dan provinsi lainnya.
"Kadang, mereka juga menjual olahan bandeng ke Jakarta atau wilayah lain cuma pakai kemasan vakum polosan. Nanti di sana dijual dengan merk berbeda," katanya.
Bicara pasokan ikan bandeng, ternyata produksi hasil ikan budidaya Kota Semarang dengan Kota Pasuruan hampir sama, yakni 900 ton per tahun. Akibatnya, para UMKM bandeng pun terpaksa harus membeli dari para supplyer yang mengepul ikan bandeng dari kota atau kabupaten tetangga.
"Meskipun dari supplyer, para pegiat UMKM sudah mendapat jaminan jika bandeng yang dibeli mereka tidak bau tanah," bebernya.
Dapat disimpulkan, jika faktor strategis wilayah Kota Semarang menjadi daya dongkrak melejitnya produk UMKM olahan ikan bandeng.
Sebagai Ibu Kota Provinsi yang menjadi jujukan penjualan produk mentah, terjalinnya komitmen supplyer dalam menjaga kepercayaan konsumen dengan menjual produk ikan bandeng berkualitas, menjadikan produk olahan ikan bandeng Kota Semarang sukses menggoyang lidah para penikmatnya.
Selain itu, hadirnya Dinas Perikanan dan Dinas UMKM dan Koperasi Kota Semarang dalam memberikan edukasi packaging, kurasi produk 3 bulan sekali, intervensi kredit murah dan memberikan subsidi 1.000 packaging gratis, menjadi amunisi UMKM olahan bandeng Kota Semarang, membanjiri kota-kota besar di Indonesia.
Di satu sisi, wilayah Kota Pasuruan yang strategis dan juga memiliki branding dirinya dengan olahan khas bandeng jelag pun bukan tidak mungkin menyaingi Kota Semarang.
Bahan baku olahan dari ikan bandeng
- Mochammad Rois
Buktinya, Nur Hayati pemilik Jelag Joyo Food salah satu pelaku UMKM olahan bandeng di Kampung Jelag, mengaku kuwalahan memenuhi pesanan.
"Perhari biasanya habis 100 ekor olahan ikan bandeng," ucapnya Nur Hayati, pemilik brand UMKM Jelag Joyo Food, Kota Pasuruan.
Usai menimba ilmu di Dinas Perikanan dan Dinas UMKM dan Koperasi Kota Semarang, para peserta LKTW bergeser mengunjungi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, yang kemudian ditemui oleh Haryadi Dwi Prasetyo, Sub Koordinator Sejarah dan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.
Dalam pertemuan itu, Haryadi mengatakan jika berdasarkan regulasi konvensi Unesco, persyaratan untuk mengelola kawasan heritage mutlak harus dibentuk badan otorita atau badan pengelola kawasan heritage.
"Posisi kawasan Kota Lama Semarang ini posisinya sudah diajukan tentative list Unesco. Tinggal satu langkah lagi kita dorong. Kita mengajukannya tahun 2015 dan kami sudah mempunyai Badang Pengelola Kota Lama," terang Haryadi Dwi Prasetyo, Sub Koordinator Sejarah dan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.
Haryadi menambahkan jika suatu kawasan ingin dijadikan kawasan World Heritage, pemerintahnya dan badan pengelolanya harus mempunyai action plan lalu menuangkannya ke naskah, sebagai bahan pengajuan ke Unesco.
''Selain itu juga harus membuat master plan untuk pengelolaan berkelanjutan di masa depan,'' ujar Haryadi.
Kawasan heritage di Kota Lama Semarang
- Mochammad Rois
Selain itu, konektivitas antar situs juga harus diperhatikan. Di Kota Semarang ini tercatat ada 4 situs. Situs kampung Melayu, Arab, Pecinan dan terakhir adalah Kota Lama itu sendiri. Karakternya hampir mirip dengan Georges Stones di Penang, Malaysia.
"Tapi apakah persoalan itu sesederhana seperti hanya dengan mendorong saja, tentu tidak. Itu harus melibatkan berbagai lembaga-lembaga milik Unesco seperti Icomos, itu harus duduk bareng bersama Kemendikbud," terangnya.
Menengok pada 2015 silam, Haryadi menceritakan jika kawasan Kota Lama identik dengan bangunan tidak terawat, banjir rob, gelap, minim penerangan dan problem sosial lainnya pada malam hari. Untuk mengurai masalah itu, pihaknya menggelar Forum Group Discussion (FGD).
"Setelah hasil FGD, tinggal komitmen kepala daerah untuk berkomunikasi dengan Pemprov dan Kementerian PUPR. Hingga kemudian kawasan Kota Lama direvitalisasi tahap pertama pada tahun 2017. Semua, sumber dananya dari PUPR," bebernya.
Berkiblat dari penataan heritage Kota Semarang, bangunan megah peninggalan penjajah bukan satu-satunya situs heritage. Melainkan situs permukiman suku dan ras seperti melayu, arab dan pecinan juga merupakan kawasan heritage.
Saat ini, Kota Pasuruan sudah memilki beberapa situs seperti bangunan peninggalan belanda, pecinan, arab, melayu dan arab. Di satu sisi, badan pengelola kawasan heritage belum terbentuk.
Meski dalam kondisi keterbatasan anggaran, Pemkot mungkin harus membentuk badan otorita atau pengelola, sebagai langkah awal keseriusan menata kawasan heritage.
Setelah dilakukan inventarisir bangunan dan inventarisir beragam masalah, tinggal komitmen Wali Kota Pasuruan untuk berkomunikasi dengan Pemprov Jatim dan Kementerian PUPR.
