DPRD Kota Malang Kritik Silpa Pemkot Malang Masih Di Atas Rp150 Miliar

"Terkait dengan paripurna, alhamdulillah semua fraksi menyetujui walau ada beberapa catatan, itu akan menjadi dasar kami menindaklanjuti. Kami akan sampaikan ke OPD terkait catatan-catatan itu," ujar Wahyu. 

Terkait rendahnya Silpa yang dicapai saat ini karena kerjasama yang baik dalam mendukung pelaksanaan program di Pemkot Malang. Menurunnya angka Silpa karena adanya sejumlah evaluasi yang ketat baik dari Pemkot Malang sendiri maupun dari BPK. 

Laporan keuangan Pemkot Malang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan dengan membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan.

“Memang di tahun 2023 kemarin ada beberapa target yang kami evaluasi. Kami sesuaikan karena ada beberapa ketentuan-ketentuan dan kebijakan yang jadikan pedoman. Kami mengoreksi terkait dengan target yang sudah ditetapkan di tahun 2023,” tutur Wahyu. 

Wahyu menyebut evaluasi yang mereka lakukan sudah diaudit oleh BPK dan memperoleh predikat WTP. Pemkot Malang dalam mengambil kebijakan diklaim telah mengikuti aturan yang berlaku.

"Silpa ini kan selalu ada dan apa yang sudah kami lakukan itu ada penyesuaian-penyesuaian, efisiensi dan alhamdulillah bisa menekan Silpa sehingga menjadi satu catatan yang baik untuk di APBD 2024,” kata Wahyu.