Bawaslu Kota Batu Ungkap 4.208 Form A dalam Pengawasan Pilkada 2024, Ini Maksudnya
- VIVA Malang (Galih Rakasiwi)
"Kami juga merasa bahwa Bawaslu semakin kesini semakin normatif dan administratif, artinya hanya ada larangan tanpa sanksi," ujarnya.
Kemudian untuk penggunaan anggaran Bawaslu Kota Batu menerima dua hibah anggaran. Pertama dari APBN mendapat Rp 4,8 miliar dan terealisasi Rp 3,8 miliar atau 79 persen.
"Sedangkan hibah APBD mendapat Rp 7,6 miliar dan terealisasi Rp 5,7 miliar atau 76 persen," ujarnya lagi.
Kemudian, akademisi dan Peniliti Averroes, Moh Muzakki menyampaikan bahwa terkait evaluasi penyelenggaraan dan pengawasan Bawaslu dalam Pilkada Kota Batu secara menyeluruh cukup memuaskan. Penilaian ini bisa dilihat bagaimana dari 3 fase. Fase pertama pre election, election hari H dan post election atau setelah.
"Penilaian ini bisa dilihat dari konsistensi pengawasan yang berkelanjutan setiap fase terkait apa yang dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan Bawaslu. Tetapi pada model penindakan ada catatan bagi saya, untuk sentra Gakkumdu terkunci," katanya.
Selanjutnya, Bawaslu yang terkunci tidak hanya Kota Batu, secara umum Bawaslu terkunci terkait kewenangan penindakan. Karena di banyak kasus yang mengganggu dan menghambat pemilu sulit menindak ketika terjadi dugaan pelanggaran.
"Sedangkan untuk Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Kota Batu termasuk yang sangat rendah. Secara umum di IKP Jatim 14,74," tuturnya.
