60 Juta Database PeduliLindungi Hilang

60 Juta Database PeduliLindungi Hilang
Sumber :
  • pixabay

Malang – Kasus kebocoran data yang terjadi belakangan ini sering menjadi sorotan. Setelah data pelanggan sim card bocor, terbaru, yakni database aplikasi PeduliLindungi hilang. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.

Lutfil Hakim: PWI Malang Raya Harus Ikut Serta Memajukan Pembangunan di 3 Daerah

Erick mengakui bahwa untuk membangun ekosistem layanan kesehatan agar bisa memanfaatkan potensi ekonomi semacam itu, dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah Indonesia. Terutama dalam hal pengelolaan data, yang memungkinkan potensi-potensi ekonomi seperti itu dapat terdeteksi sehingga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah. 

Namun, Erick mengakui bahwa masalah pengelolaan data ini bukanlah sesuatu yang mudah. Hal itu dapat dilihat pada kasus PeduliLindungi, yang sampai saat ini masih mengalami kendala dalam pengelolaan data yang dimilikinya.

PWI Dianggap Mampu Tarik Investor Untuk Pembangunan di Malang Raya

"Data base program kita sudah terlalu banyak. Tetapi kita enggak punya single data. Kita sudah bisa mengonsilidasi PeduliLindungi, kita pakai 60 juta. COVID-19 hilang, hilang lagi datanya," ujar Erick.

Dia menegaskan, sebenarnya pemerintah Indonesia sangat peduli tentang bagaimana melakukan efisiensi dan memanfaatkan berbagai potensi ekonomi yang ada. Misalnya yakni seperti besarnya potensi sektor kesehatan, yang selama ini terbengkalai dan membuat sebagian masyarakat Indonesia justru berobat ke luar negeri.

Lathifah Shohib Ikuti Pembekalan Bacakada, Sinyal Maju Pilbup Malang Semakin Kuat

"Itu lah kenapa pemerintah membuat KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Sanur, Bali, yakni supaya kita bisa menarik sebagian potensi market kita agar balik ke sini," kata Erick, dikutip dari Viva.co.id, Kamis 8 September 2022. 

Karenanya, Erick menekankan bahwa masalah pengelolaan data ini harus menjadi perhatian serius. Apalagi yang menyangkut program-program pemerintah di sektor ekonomi, yang berkaitan dengan masyarakat.

"Ketika program pemerintah berjalan, ini harus tepat sasaran. Entah itu yang namanya subsidi atau apapun," ujarnya.