Komisi B : Anggarkan Bianglala dari APBD Jangan Dipihakketigakan
- VIVA Malang - (Galih Rakasiwi)
Batu, VIVA – Komisi B DPRD Kota Batu memberikan lampu hijau kepada Pemkot Batu jika penganggaran Bianglala Kota Batu melalui R-APBD 2025. Tujuannya agar berdampak pada Pemasukan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Batu, Agung Sugiono. Menurutnya, meski Komisi B bukan komisi yang membidangi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) penganggaran bianglala harus menggunakan APBD.
"Terkait usulan DLH untuk penganggaran bianglala Alun-alun di R-APBD 2025 kemungkinan besar akan saya dukung. Karena dengan adanya wahana yang juga ikon di Alun-Alun Kota Batu tersebut sangat berdampak pada pemasukan asli daerah dari sektor retribusi," katanya, Kamis 25 Juli 2024.
Alasannya, ia setuju menggunakan APBD dari pada dilimpahkan kepada investor atau pihak ketiga karena berpotensi membuat PAD tak maksimal. Secara perhitungan investasi saja ketika nantinya uang rakyat yang akan dibelikan bianglala bakal kembali dengan cepat.
"Diperkirakan 5 tahun sudah kembali. Sebaliknya kalau dikerjasamakan dengan pihak ketiga bisa diperkirakan malah akan rugi kalau jangka kerja sama diatas 10 tahun," ujar Ketua Fraksi Gerindra ini
Selain itu DLH menerangkan dalam penganggaran terdapat dua pilihan, pertama memiliki tinggi 49 meter sejumlah 28 anting dengan anggaran sekitar Rp 9,7 miliar dan kedua tinggi 52 meter, jumlah 32 anting serta memiliki dua kaki dengan harga Rp 13,5 miliar. Dari dua opsi bianglala, mengurai untuk perhitungan minimal pendapatan dari retribusi bianglala seperti berikut.
"Misal dari 28 anting diisi dengan 2 orang. Jika penuh sebanyak 28 anting maka total ada 56 orang yang naik anting. Nah untuk tiket naik anting Rp3.000 per orang. Tinggal kalikan 56 orang totalnya untuk sekali putaran atau 10 menit ketemu angka Rp 168 ribu. Jika per hari beroperasi 5 jam misalnya maka akan ketemu 30 putaran. Sehingga pendapatan untuk 30 putaran Rp5.040.000," tuturnya.
