Pemkot Malang Dinilai Gagal Atasi Banjir di Kota Malang
- Istimewa
"Sejak 2003 Malang selalu mengalami banjir. Intensitas banjir itu yang kemudian harus kita lihat lebih luas. Kalau kita mau membaca lebih banyak, setiap tahun, kota Malang selalu mengalami kenaikan banjir. Angkanya cenderung naik turun. Titik awalnya tidak ada banjir, menjadi ada banjir. Kok makin hari semakin banyak titik genangan di Kota Malang?" ujarnya.
Walhi mengungkapkan, berdasarkan data yang ia peroleh dari Pemkot Malang, hanya ada 4 persen saja ruang terbuka hijau untuk publik di Kota Malang. 20 persen lainnya adalah ruang terbuka hijau privat. Seharusnya, ruang terbuka hijau untuk publik lebih luas dibanding privat.
Perlu ada kebijakan yang tepat untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Walhi pun mendesak agar pemerintah bisa mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai alokasi ruang terbuka hijau, yakni 30 persen.
"Jadi tidak hanya faktor alam, tetapi juga manusia. Di Kota Malang, pemanfaatan tata ruangnya buruk. Ada 4 persen RTH publik, 20 persen RTH privat. Apa yang menjadi hambatan, karena urusan banjir ini tidak sekadar menyalahkan hujan," terangnya.
Walhi banyak menemukan ada pelanggaran alih fungsi di Kota Malang. Perlu ada pengawasan yang lebih ketat dari masyarakat, dan kesadaran dari pemerintah untuk menjaga keseimbangan lingkungan.
Hal-hal kecil yang berdampak dengan lingkungan tidak bisa dipandang sebagai hal kecil semata, pasalnya, dampaknya bisa sangat besar di kemudian hari.
"Misal taman Malabar, Matos, MOG juga menggusur RTH di Kota Malang. Pada 2011, Pemkot Malang sudah punya komitmen, tapi pada faktanya tidak pernah belajar dari kesalahan administrasi atau jangan-jangan mereka berpihak pada kepentingan ekonomi daripada ekologis," ungkapnya.
