Pemkot Malang Dinilai Gagal Atasi Banjir di Kota Malang

Alhasil, hak-hak masyarakat untuk menikmati lingkungan yang nyaman dan aman tidak tercapai. Banyak kepentingan politik dan ekonomi mendominasi di baliknya.

"Maka perlu ada citizen lawsuit untuk menggugat pemerintah dalam menangani banjir," terangnya.

Koordinator Malang Corruption Watch (MCW), Ahmad Adi Susilo menyebut, setiap kali ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selalu menemukan adanya program pengadaan jalan dan drainase.

Program-program tersebut, dijelaskan Adi, erat kaitannya dengan upaya pemerintah menanggulangi banjir yang terjadi di Kota Malang.

Namun, berdasarkan analisis dari MCW, Adi mengatakan ada potensi terjadinya korupsi di sektor tersebut. Apalagi, cukup sulit untuk mengakses data-data publik berkaitan hal tersebut.

Adi berkesimpulan, persoalan banjir yang tidak pernah selesai ini karena masalah lama, yakni persoalan struktural dan administrasi.

"Tidak terbatas hanya faktor administrasi, tapi juga sangat erat kaitannya dengan persoalan struktural. Bagaimana kebijakan negara turut memengaruhi. Ada permasalahan di pengadaan barang dan jasa. Di manapun, BPK selalu menemukan ada pengadaan jalan dan drainase," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Berbicara Kota Malang, menurut Adi, saat ini telah masuk kepentingan pemodal ke dalam kebijakan tata ruang kota. Akhirnya, berdampak pada kondisi lingkungan.