Legislator Soroti Biaya Kereta Cepat Yang Membengkak

Malang - Dewan Perwakilan Rakyat menyoroti permasalahan pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang ditanggung oleh pemerintah.

Sesuai permintaan China Development Bank (CDB), akibat kelebihan biaya (cost overrun) dalam pengerjaan konstruksi proyek tersebut.

"Pembangunan proyek kereta cepat itu sebenarnya didesain untuk menopang dan menggenjot kegiatan perekonomian masyarakat," kata Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Darmadi, memprioritaskan pembangunan infrastruktur mulai dari jalan, bendungan hingga trasnportasi massal untuk membangkitkan gairah perekonomian bangsa dan negara.

"Kebijakan Presiden Jokowi tepat membangun keterhubungan antardaerah, menempatkan koridor-koridor strategis bagi pertumbuhan perekonomian nasional dengan mengedepankan infrastruktur," kata Darmadi dalam keterangannya, Rabu, 3 Agustus 2022.

Namun, kata dia, kasus membengkaknya anggaran proyek kereta cepat tersebut telah mendistorsi visi pemerintah soal interkoneksi antardaerah untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Legislator PDIP itu mengatakan, menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno, gagal mengartikulasikan visi Presiden Jokowi sehingga kebijakan yang dibuat pun salah kaprah.

Halaman Selanjutnya

"Sejak awal PDI Perjuangan mencatat bagaimana menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno, telah bertindak gegabah: gegabah karena aspek pembangunan tidak dilihat dari berbagai aspek melainkan hanya aspek keuntungan belaka. Ini kesalahan fatal," ujarnya.