DPR RI Ingin Pemerintah Kaji Ulang Pemangkasan Dana TKD

Malang, VIVA – Anggota Komisi XI DPR RI Hasanuddin Wahid berharap kebijakan pemangkasan anggaran dana transfer ke daerah (TKD) dikaji ulang. Sebab, setiap daerah memiliki beban anggaran berbed, sehingga pemerintah perlu melakukan penyesuaian jumlah persentase TKD yang dipangkas ke masing-masing daerah. 

"Apa yang dilakukan oleh pemerintah ini kami dukung, tinggal disinergikan, dikomunikasikan antara pusat dan daerah. Karena masing-masing pemerintah daerah beban anggarannya beda, di sini TKD sekian cukup tapi di tempat lain tidak cukup," kata Hasanuddin di Kota Malang.

Pria yang akrab disapa Cak Udin itu menuturkan sikap PKB ingin pemangkasan dana TKD tidak terlalu besar. PKB melalui Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bahkan ingin besaran dana TKD tetap sama dengan periode sebelumnya. Meski begitu, PKB memaklumi langkah pemerintah yang pada akhirnya memangkas besaran anggaran TKD yang disalurkan ke pemerintah daerah.

"Ini perlu dikaji ulang tapi kami yakin maunya Pak Prabowo demi kebaikan bersama. Pemerintah pusat sedang melakukan pengetatan anggaran," ujar Sekjen PKB itu.

Cak Udin menyadari pemangkasan TKD bagian upaya mengoptimalkan pembangunan nasional melalui program yang sudah digagas dan berjalan. Dia yakin, pemangkasan TKD hanya berjalan sementara waktu. Dia berharap dana TKD dari pusat ke daerah akan kembali seperti semula.

"Saya yakin kalau ini selesai satu atau dua tahun lagi pemerintah akan mengembalikan TKD seperti semula," tutur Cak Udin.