Legislator Soroti Biaya Kereta Cepat Yang Membengkak

"Sejak awal PDI Perjuangan mencatat bagaimana menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno, telah bertindak gegabah: gegabah karena aspek pembangunan tidak dilihat dari berbagai aspek melainkan hanya aspek keuntungan belaka. Ini kesalahan fatal," ujarnya.

Darmadi mengatakan, berbagai pihak sebenarnya sudah mewanti-wanti agar proyek tersebut tidak terburu-buru dijalankan, mengingat kebijakan dan kalkulasi yang dibuat masih debatable saat itu.

"Menhub-nya saja waktu itu, Pak Ignatius Jonan, tidak sependapat dengan proyek tersebut. Tapi karena kengototan Rini Soemarno yang tidak jelas dasar kengototannya itu sampai mengorbankan Pak Jonan yang mengkritisi hal tersebut," ujarnya.

Pemerintah, menurut Darmadi, mesti melakukan investigasi di balik kasus membengkaknya biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini.

Pihak-pihak yang sejak awal menginisiasi proyek ini mesti dimintai tanggung jawab.

"Jangan sampai niat baik Pak Jokowi yang ingin meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini ternodai dengan kebijakan yang dibuat secara serampangan dan gegabah," ujarnya.

Rini Soemarno dituding Darmadi juga mengatakan, sejak awal pihaknya, dalam hal ini Komisi VI DPR selaku mitra kerja kementerian BUMN, kerap mengingatkan agar proyek tersebut terus dikaji dan dihitung secara cermat.

Halaman Selanjutnya

Sebab, menurut perhitungan Komisi VI DPR, proyek tersebut risiko kegagalannya cukup tinggi.