Dewan Keberatan Pemkot Usul Rp 25 M Untuk MCC di 2023
- istimewa
Malang – Anggaran Rp 25 miliar diusulkan untuk mengoperasikan Malang Creative Center (MCC) di 2023. Dana ini digunakan untuk menyempurnakan interior hingga menjalankan teknsi operasional didalamnya.
Usulan besaran anggaran ini ditanggapi berat oleh DPRD Kota Malang.
Ini ditegaskan Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika, Jumat 21 Oktober 2022. “Menurut kami kurang rasional,” tegas Made.
Dijelaskan Made, di PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) 2022 ini, MCC mendapatkan alokasi anggaran Rp 12,5 miliar.
Kemudian di 2023 diajukan sebesar Rp 25 miliar untuk operasionalnya. Menurut Made jumlahnya terlalu besar.
Hingga saat ini, pembahasan Rancangan APBD Kota Malang 2023 sebagian besar fraksi masih mempertanyakan alokasi MCC tersebut.
“Karena yang Rp 12,5 miliar ini buat operasional awal saja. Itu sudah besar menurut kami. Tapi karena memang tahun ini diisi banyak mebelier. Lalu ada juga perekrutan tenaga seperti satpam dan kebersihan sudah dimulai tahun ini,” jelas Made.
Akan tetapi, untuk tahun depan, biaya operasional MCC yang diajukan terlalu besar. Karena menurut Made, tahun depan operasional MCC pastinya akan lebih mengarah pada pelaksanaan teknis saja seperti managerial dan sebagainya.
Tidak lagi pada kelengkapan penunjang dan fasilitasnya.
Pria asal Pulau Dewata Bali ini menganggap anggaran yang pas untuk operasional MCC tahun depan bisa di angka Rp 10 miliar saja.
“Ya kebanyakan itu (Rp 25 miliar,red). Harusnya mungkin hanya Rp 10 miliar saja. Ajuan itu kita belum setujui kok, nanti kita minta penjelasannya lalu kita bahas, dirasionalisasikan lagi. Apa saja sih kebutuhannya tahun depan,” papar Made.
Made menambahkan, fokus pengembangan dan operasional MCC tahun 2023 mendatang harus pada penataan manajerialnya.
Seperti yang diketahui, selain menjadi fasilitas pelaku ekonomi kreatif, MCC juag diperuntukan untuk core business (kepentingan bisnis).
Meskipun, hanya beberapa persen saja ruangan MCC digunakan untuk kepentinga bisnis, Made menilai tujuan menghasilkan pendapatan bagi daerah sudah harus dijalankan tahun depan.
“Makanya Rp 25 miliar kebanyakan. Nanti pengelolaannya yang sudah harus jalan, seperti Diskopindag dan Perumda Tunas juga harus bisa menjalankan bisnisnya. Agar biaya operasional tidak membebankan APBD,” ungkapnya.
