Diduga Ada Pungli Untuk Siswa di SMA Negeri, Warga Jombang Demo Cabdindik Provinsi Jatim
- Elok Apriyanto / Jombang
"Harusnya mereka (pihak sekolah) kan memberikan surat tertutup pada orang tua, bukan ke siswanya. Nah ini kan murid di intimidasi, nah ini sangat salah sekali, sekolah sudah salah," tutur Fattah.
Hal tersebut juga sudah disampaikan pihaknya ke Cabdindik Provinsi Jatim wilayah Jombang. Karena, sumbangan untuk pembangunan gedung sekolah memang diperbolehkan. Dengan catatan nilai besaran sumbangan tidak boleh ditentukan. Karena hal ini akan memberangkatkan wali murid.
"Ini sudah saya sampaikan ke Cabdindik. Sumbangan boleh, tidak mengikat Rp5 ribu, Rp10 ribu, boleh itu pun harus bikin proposal. Semisal untuk sumbangan renovasi parkir, itu boleh. Dan tentunya nanti harus ada laporan pertanggungjawaban atau SPJ nya," kata Fattah.
"Nah namun kenyataannya, sumbangan nilainya ditentukan, ada yang Rp2 juta, sampai Rp3 juta. Nah inilah yang sangat kita sayangkan jika pungli berkedok sumbangan, ini masih terjadi di dunia pendidikan yang ada di Jombang," ujar Fattah.
Untuk itu, ia berharap agar Cabdindik Provinsi Jatim segera menghentikan praktek pungli berkedok sumbangan yang dilakukan SMA atau SMK negeri di Jombang. Dan bila perlu para aparat penegak hukum (APH) bisa langsung melakukan penyelidikan terhadap hal ini.
"Ya tuntunannya, ini semua (pungli berkedok sumbangan) harus disapu habis semuanya. Kalau tidak alat penegak hukum harus turun. Dan jangan sampai sekolah dijadikan ajang politik," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Cabdindik Provinsi Jatim wilayah Jombang, Sri Hartati mengaku menerima aspirasi dari pihak FRMJ. Bahkan pihaknya akan menindaklanjuti laporan LSM tersebut.
