DPRD dan Pemkot Ancam Bekukan Anggaran KONI Kota Malang Sebelum Terima LPJ
- Viva Malang
Malang – Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika bersama Pemkot Malang mengancam tidak akan mencairkan anggaran untuk tahun 2023 kepada KONI setempat jika belum menerima laporan pertanggungjawaban yang telah dinilai akuntan publik. Selain itu, penyelenggaraan musyawarah olahraga kota (Musorkot) juga dianggap melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
"Lokus pemeriksaan BPK Januari nanti ada di dana hibah. Nah saya meyakini di Kota Malang dana hibah paling besar itu ada di KONI,” kata Made, Selasa, 27 Desember 2022.
“Ini tidak akan dicairkan kalau awalnya tidak bagus. Karena memang pak Wali Kota (Sutiaji) juga tidak berani tanda tangan. Jadi Lalui semua AD/ART atau kitab suci itu. Karena satu pasal saja dilanggar, akan berakibat melanggar yang lain, dan saya yakin akan cacat hukum,” tambah Made.
Made bahkan menceritakan lika-liku pencairan dana hibah KONI di 2022 silam. Dia mengklaim berdebat dengan bagian keuangan hingga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang. Saat itu anggaran awal Rp15 miliar lalu ditambah Rp3,5 Miliar khusus untuk bonus.
“Karena kami meyakini tidak ada olahraga prestasi yang tidak menggunakan anggaran,” ujar Made.
Di tengah perjalanan DPRD Kota Malang mendapatkan informasi bahwa anggaran Rp15 miliar pada 2022 yang seharusnya digunakan untuk pembinaan dan persiapan Porprov ada yang dipotong. Hal itu untuk menambahi bonus atlet setelah mengikuti Porprov.
“Kami mendengar tanpa ada pemberitahuan ke kami bahwa ada anggaran dari Rp15 miliar itu dipotong untuk nambahi bonus, itu tifak boleh sebenarnya, karena peruntukannya jelas,” tutur Made.
