Cabor Ingatkan KONI Kota Malang Patuhi Tahapan Musorkot Sesuai AD/ART

Koni Kota Malang
Sumber :
  • Instagram @koni.kotamalang

Malang – Ketua Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) Kota Malang Wasto mengingatkan KONI Kota Malang untuk mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad/art) dalam penyelenggaraan musyawarah olahraga kota alias musorkot. Muskot setidaknya harus diinformasikan 14 hari sebelum dilakukan. 

Tim PWI Malang Raya Jadi Juara Cabor Tenis Meja Piala HUT Kota Malang ke 110

"Di pasal 35, itu di angka 3 huruf b ini secara prosedural harusnya ada pemberitahuan tentang pelaksanaan muskot yang dilakukan secara tertulis dan dikirim ke setiap anggota yang berhak untuk mengikuti muskot sekurang-kurangnya 14 hari,” kata Wasto, Senin, 12 Desember 2022. 

Wasto menuturkan, semua proses tahapan harus dilakukan dengan benar. Sebab, KONI mendapat dana dari pemerintah, sehingga legalitas kepengurusan menjadi acuan. Cabor tidak ingin pelanggaran justru berimbas kepada ketidak-absahan kepengurusan periode selanjutnya. 

Ajukan Tambahan Disporapar Ingin 39 Venue Cabor Porprov Tanding di Kota Malang

“Sementara KONI mendapat dana dari pemerintah, uang negara. Sehingga legalitas kepengurusan yang dilahirkan dari musorkot harus ada dasar hukumnya, jangan menyalahi. Jangan sampai nanti berimbas kepada ketidak-absahan kepengurusan, sementara pengurus itu harus mempertanggung jawabkan uang negara,” beber Wasto. 

Wasto mengungkapkan, dalam AD/ART juga disebutkan bahan-bahan yang akan dibahas pada musorkot harus di serahkan pada setiap peserta muskot sekurang-kurangnya 7 hari kalender sebelum musorkot diselenggarakan. Sampai saat ini belum ada yang diberikan kepada cabor. Padahal mereka peserta musorkot. 

Porprov 2025, Kota Batu Dapat Jatah 14 Venue

“Ini syarat formil yang harus dilalui dan harus dipenuhi. Sehingga perlu tindakan secara administrasi, harus didokumentasikan dalam bentuk tanda terima dari para cabor bahwa sudah mendapatkan pemberitahuan 14 hari, dan sudah dapat bahan 7 hari sebelum muskot,” tutur Wasto. 

“Yang namanya pemilihan itu ada tahapannya, tahapan dukungan menjadi bakal calon sah saja. Tapi kalau namanya calon menurut saya harus ditetapkan saat muskot nanti. Jika mengikuti AD/ART itu sudah sangat bagus, itu yang memang harus dipijak, jangan sampai melanggar," tambahnya.