Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Berani Penuhi Panggilan KPK

Malang – Malang - Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pidana menerima suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK sudah melayangkan surat panggilan kedua sejak pekan lalu, namun Lukas Enembe belum juga datang dengan alasan sakit.

Tokoh agama di Papua, Pdt Alberth Joku mengatakan hukum menjadi satu-satunya jalan bagi Lukas Enembe untuk membuktikan diri berada dalam posisi benar atau salah. Pdt Alberth meminta Lukas Enembe pro aktif bekerja-sama dengan penegak hukum untuk menyelesaikan masalah yang tengah dia hadapi.

"Tidak ada salahnya Bapak Gubernur maju dengan berani, nyatakan kebenaran dan kejujuran, atas nama Tuhan. Hukum menjadi jalan pembuktian bahwa tuduhan yang sudah diketahui publik adalah tidak benar. Kalau pun benar, maka konsekuensinya juga harus dijalankan sebagai sikap bijak menjalankan tanggung jawab. Membuktikan diri di ruang pengadilan adalah pembuktian dari tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan,” katabPdt Alberth di Jayapura, dikutip VIVA Selasa, 27 September 2022.

Menurut Pdt Alberth, setiap pejabat negara, apapun agamanya, sudah melakukan sumpah jabatan pada saat ia dilantik. Maka dalam menjalankan pekerjaan dan melayani sesama, ia diajarkan untuk takut pada Tuhan. 

“Siapa pun kita, dari agama mana pun, termasuk Gubernur Lukas Enembe, kita diajarkan untuk takut pada Tuhan dalam menjalankan tanggung jawab dalam melayani masyarakat umum. Nah, apa yang terjadi pada Gubernur Papua saat ini, juga Bupati dan Walikota di Papua dan di seluruh Indonesia, harusnya mau bertanggung jawab akan apa yang telah ia perbuat, memenuhi panggilan KPK, mengikuti koridor hukum yang berlaku dan sebagai seorang pejabat publik harus bersikap pro aktif dan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan,” ujarnya.

Sementara itu tokoh pemuda Papua lainnya, yakni, Steve Mara melihat, penetapan Gubernur Lukas Enembe menjadi tersangka bisa menjadi momentum membuka celah untuk mengaudit dana Otonomi Khusus Papua sehingga lebih transparan.

Pihaknya mendukung penuh upaya KPK mengungkap dugaan pidana menerima suap Gubernur Lukas Enembe. Sebab, sejak tahun 2001 hingga 2022 Pemerintah Pusat sudah cukup banyak memberikan anggaran untuk membangun Papua menjadi lebih baik. Namun dalam kenyataannya, kondisi Papua saat ini masih berada di level bawah dengan angka kemiskinan yang tinggi.

Halaman Selanjutnya

“Jadi, jangan sampai masyarakat tidak sejahtera karena kesalahan para pejabat Papua sendiri. Karena itu kami mendorong KPK bekerja secara profesional dan transparan kepada publik sehingga masyarakat Papua mengerti mengapa selama ini tidak sejahtera. Kami juga minta kuasa hukum Lukas Enembe harus bekerja secara profesional dan tidak melakukan politisasi, tidak perlu membawa nama lain dalam kasus ini karena kasus ini termasuk kasus hukum yaitu gratifikasi,” tutur Steve Mara.