Viva.co.id: Berita Hari Ini Terbaru Terkini dan Terpopuler

Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo atau Mas Adi dalam sambutannya mengatakan bahwa keberhasilan pemungutan PBB-P2 tidak hanya tertumpu pada azas hukum serta kuantitas

Komitmen tersebut terwujud melalui kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) aplikasi Signal yang dihadiri 150 personil perwakilan 48 unit kerja Samsat se Provinsi Jawa Timur

Bapenda Kota Batu menggelar rakor bersama pengurus Hippam se-Kota Batu unuk mencari solusi terkait penurunan tarif PAT yang tak sesuai kenyataan di lapangan.

Padahal, PAT di Kota Batu telah mengalami penurunan dari 15 persen menjadi 5 persen. Hal ini sesuai Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah

Bapenda Kabupaten Jombang meminta masyarakat yang mengalami kenaikan tarif PBB hingga 300 sampai dengan 500 persen agar datang ke Desa untuk didata dan diverifikasi ulang

Hartono mengatakan bahwa pemanggilan Bapenda ke ruang Komisi B DPRD Jombang, berkaitan dengan adanya keluhan dari masyarakat soal naiknya besaran tarif PBB.

Kondisi ini membuat ratusan warga yang ada di Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, ramai-ramai mengembalikan tagihan SPPT milik mereka. Erni Setyaningsih,

Seperti yang dialami oleh Agus Supriadi (62 tahun) warga Kelurahan Jelakombo, Kecamatan Jombang, tagihan PBB yang biasa dibayar hanya ratusan ribu, mendadak naik hingga

Ketua DPRD Jombang Mas'ud Zuremi mempertanyakan dasar kenaikan PBB yang membelit warga kelompok keluarga prasejahtera. Dia juga mengaku belum mendapatkan laporan resmi

Ia menegaskan, dampak penerapan NJOP sesuai pasar, itu membuat nilai PBB P2 yang wajib dibayar wajib pajak naik. Namun ia mengakui ada pula yang turun dan ada yang tetap.

Seperti yang dikeluhkan warga Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Warga beramai-ramai mengeluhkan PBB-P2, yang naik tajam hampir 200 persen.

Kerugian itu diantaranya, mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak daerah serta berpotensi kehilangan pendapatan pajak, seperti dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan