Dana Otsus Era Lukas Enembe Rp500 T, Tapi Rakyat Papua Masih Miskin

"Dengan cara tadi, ada feedback, ada hanya kebenaran formal transaksi. KPK dulu pernah memeriksa disclaimer. Tidak bisa diperiksa, baru diperbaiki hanya terjadi penyesuaian antara buku dan transaksi. Setelah diperiksa ternyata dibalik transaksi ditemukan oleh KPK dan PPATK," tutur Mahfud. 

Mahfud juga mengatakan, selama ini pembangunan insfrastuktur di Papua seperti Jalan Tol bukanlah dikerjakan dengan dana Otsus. Tetapi dibangun menggunakan anggaran pemerintah pusat lewat anggaran Kementerian PUPR. 

"Itu proyek Kementerian PUPR Pemerintah Pusat, yang dana dari Otsus banyak dikorupsi seperti ini. Tentu tidak semuanya, tapi banyak dikorupsi, dari Rp1.900,7 triliun," tutur Mahfud. 

Mahfud mengatakan, Papua menjadi daerah dengan jatah per penduduk cukup besar dari Pemerintah Pusat di bandingkan daerah lain di Indonesia. Dia mengungkapkan, jatah per kepala dari pemerintah untuk pembangunan papua itu sebesar Rp14,7 juta per penduduk. 

Untuk Papua Barat Rp10,2 juta per penduduk. Sementara Kalimantan Timur provinsi kaya raya sumbangannya cuma Rp4,9 juta per kepala penduduk dan NTT Rp4,2 juta per penduduk.

"Jadi Papua itu bahwa negara telah menurunkan uang tetapi rakyatnya gitu-gitu aja. Oleh sebab itu kita ambil korupsinya. Jadi jangan main-main ini penegakan hukum, kalau negara ini ingin baik maka hukumnya harus ditegakkan," kata Mahfud.