Hasto: Capres Harus Sadar Kondisi Geopolitik
Malang – Calon Presiden (Capres) Indonesia ke depan harus memiliki kesadaran geopolitik untuk mengembangkan Indonesia berbasis kesadaran tersebut. Hal itu diungkap Doktor Ilmu Pertahanan Hasto Kristiyanto dalam kuliah umum mengenai Geopolitik Soekarno di Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) di Makassar, Kamis, 28 Juli 2022.
“Capres ke depan harus punya kesadaran geopolitik agar ketika mengembangkan wilayah-wilayah strategis Indonesia dia bisa melihat berbagai aspek geostrategis dan geoekonomi bagi kepemimpinan Indonesia untuk dunia,” kata Hasto.
Hasto lalu memaparkan soal teori geopolitik Soekarno yang menjadi hasil penelitiannya yang tertuang menjadi disertasi doktoral di Universitas Pertahanan RI. Dijelaskannya, teori geopolitik Soekarno berciri pada didasarkan pada ideologi Pancasila. Lalu, bertujuan membangun tata dunia baru.
Ketiga, berdasarkan prinsip bahwa dunia akan damai apabila bebas dari imperialisme dan kolonialisme. Keempat, pentingnya menggalang solidaritas bangsa berdasarkan prinsip koeksistensi damai (peaceful coexistence).
Kelima, berorientasi pada struktur dunia yang demokratis, sederajat dan berkeadilan. Teori Geopolitik Soekarno ini didasarkan pada 7 variabel. Yakni Demografi, Teritorial, Sumber Daya Alam, Militer, Politik, Koeksistensi Damai, Sains dan Teknologi.
“Berdasarkan teori geopolitik Soekarno, dapat dibuktikan bagaimana variabel demografi, teritorial, politik, militer, sumber daya alam, koeksistensi damai, dan sains-teknologi, menjadi instrument of national power yang berperan penting bagi ketahanan nasional Indonesia,” urai Hasto.
Hasto juga memaparkan persamaan yang ditemukannya dalam risetnya. Dijelaskannya, dari persamaan itu, faktor pertama yang terpenting adalah faktor kepentingan nasional.
“Presiden harus merumuskan kepentingan nasional kita. Apa kepentingan kita di Laut Tiongkok Selatan yang bisa terjadi perang setiap saat? Kalau terjadi perang, pasti Selat Malaka diblok. Karena itu memotong jalur energi ke Tiongkok 80%. Apa yang bisa dilakukan, termasuk melalui Selat Malaka. Apalagi ada IKN di Kaltim,” urainya.
Dalam konteks pertahanan, faktor kedua di dalamnya adalah diplomasi. Faktor terbesar ketiga adalah teknologi, dimana di dalamnya ada aspek pendidikan, serta city of intellect yang harus dikelola sebaiknya.
Faktor berikutnya yang terpenting adalah teritorial. Menurut Hasto, ada analisa yang menilai Indonesia belum terlalu punya kesadaran teritorial. Sebab Indonesia merasa sebagai bangsa benua, sehingga laut tidak menjadi halaman depan.
“Itulah sebabnya pada zaman pak Jokowi ada perubahan paradigma menetapkan Indonesia sebagai Poros Maritim dunia dengan laut menjadi halaman depan kita,” katanya. “Mari kita lihat ke laut yang menyatukan kita, masa depan kita. Unhas juga harus mengembangkan kelautan, sehingga kita menjadi terhebat,” pungkas Hasto.
