Busyro Muqoddas Kritik Nepotisme, Bandingkan Era Pak Harto Tidak Sekasar dan Vulgar Era Jokowi

Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas.
Sumber :
  • Viva Malang/Uki Rama

Malang, VIVA Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas mengkritik pemerintahan Presiden RI Joko Widodo karena dianggap nepotisme. Keritikan ini dia lontarkan buntut dari putusan Mahakamah Konstitusi (MK) tentang batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. 

LPBH PBNU Bakal Lapor Polda Jatim atas Dugaan Pelanggaran Pengadaan Lahan Kampus UNISMA

"Nepotisme di era Pak Harto (Presiden Suharto) sudah tampak melalui anak-anaknya. Tapi kan tidak sekasar ini, ini kasar banget, lewat MK. Dan sebelum lewat MK, ada hubungan semenda, yang mau gak mau mempengaruhi," kata Busyro di Malang, Minggu, 12 November 2023.

Hubungan semenda yang dimaksut Busyro adalah Ketua MK Anwar Usman adalah adik ipar Presiden Joko Widodo atau paman dari Gibran Rakabuming Raka yang kini menjadi Cawapres akibat putusan MK soal batas usia. 

Primitive Chimpanzee Kembali Gebrak Pentas Musik Malang Lewat Konser Tunggal

"Hubungan semenda itu urusan pribadi, itu hak asasi dia saya tidak mau mencampuri. Tetapi seharusnya Anwar Usman setelah dia jadi adik iparnya presiden Jokowi, seharusnya mundur sebagai Hakim MK, Ketua MK saat itu, tetapi tidak mundur. Sekarang diberi putusan oleh MKMK (melanggar etik) reaksinya seperti itu, malah membongkar-bongkar, mungkin semacam bluffing," ujar Busyro. 

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu pun mencoba mundur kebelakang di era orde baru. Bahwa gejala korupsi tidak bisa dilepaskan dari feodalisme yang waktu itu sudah muncul di Indonesia. Praktik nepotisme akan menyertai jika praktik feodalisme muncul dimana muaranya adalah korupsi. 

Menkop UKM Teten Masduki Puji Kontribusi MCC dalam Geliat Ekraf di Malang

"Dan dalam praktiknya di era orde baru, saya sendiri juga mengalami sebagai korban yang sering diperiksa oleh intelejen angkatan darat waktu itu. Karena bersama-sama teman-teman di kampus menyikapi korupsi yang sudah mulai dibangun oleh kekuatan-kekuatan feodalisme saat itu," tutur Busyro. 

"Nepotismenya juga menyertai kalau sudah ada feodalisme, itu nepotismenya menyertai sebagai sahabat karib. Ujungnya korupsi maka ada Tap MPR tentang KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotimse), itu fakta sejarah," tambah Busyro. 

Halaman Selanjutnya
img_title