Minim Pengawasan DPRD Salah Satu Penyebab Besarnya SiLPA Kota Batu

"Untuk itu saran saya kepada teman-teman di DPRD Batu harus mengembalikan lagi fungsi masing-masing fraksi dalam menyampaikan pandangan umum. Tujuannya agar kita tahu kapasitas anggota fraksi dan perjuangannya buat rakyat," katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti kinerja DPRD Kota Batu yang perlu ditingkatkan, baik bidang pengawasan, anggaran maupun legislasi. Misalnya bidang anggaran, paling tidak tiga bulan sekali melakukan pengawasan dan evaluasi.

"Sehingga tidak terjadi SiLPA yang begitu besar setiap tahunnya. Demikian juga kalau OPD mengajukan proyek, harusnya DPRD minta ada paparan secara detail soal proyek itu apakah bermanfaat bagi masyarkat atau hanya untuk kepentingan individu," katanya.

Apalagi Pemilu 2024 didepan mata, moment itu harus bisa dimaksimalkan untuk menunjukkan kinerja terbaik buat masyarakat. Terlebih DPRD memiliki sejumlah hak istimewa sehingga bisa berbuat banyak mengambil kebijakan yang berpihak ke masyarakat.

"Begitu juga sebagai warga Kota Batu, kita juga punya hak memberikan masukan dan kritik soal kinerja dewan. Semua ini demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Batu," tutupnya.

Persoalan SiLPA yang cukup besar tiap tahun nampak menjadi tradisi, tercatat sudah lima tahun ini terjadi. Hal itu juga disoroti oleh DPRD Kota Batu beberapa waktu lalu saat adanya rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Batu terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022.

Dalam laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 SiLPA Kota Batu tembus hingga Rp253,2 miliar, atau naik 4,11 persen dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp243,3 miliar.