Minim Pengawasan DPRD Salah Satu Penyebab Besarnya SiLPA Kota Batu

Batu, VIVA – Tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) setiap tahun Pemerintah Kota (Pemkot) Batu juga dikeluhkan Ketua Presidium Pokja Peningkatan Status Kota Batu, Andrek Prana.

Pasalnya jika dibiarkan terus menerus tentu berdampak bagi pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu dirinya menyarankan supaya DPRD selaku pihak legislatif bisa meningkatkan pengawasan dan berani bersikap tegas mengkritisi ekskutif (Pemkot Batu).

Andrek mencontohkan, saat rapat Paripurna, pandangan umum yang disampaikan oleh DPRD ke eksekutif masih menggunakan fraksi gabungan. Harusnya dilakukan oleh masing-masing fraksi-fraksi.

"Tujuannya yaitu agar masyarakat mengetahui mana fraksi yang benar-benar menyuarakan kepentingan umum. Sejauh ini masyarakat belum tahu mana fraksi yang all out berjuang," katanya, Sabtu 1 Juli 2023. 

Penyebabnya yaitu DPRD Kota Batu selalu menggunakan fraksi gabungan dalam menyampaikan pandangan umum. Padahal keberadaan fraksi cukup penting yaitu kepanjangan tangan masyarakat, sekaligus identitas dari partai.

"Jadi ketika selalu menggunakan fraksi gabungan dalam menyampaikan pandangan umum bisa dinilai bahwa masyarakat tidak tahu mana partai yang sungguh sungguh memperjuangan aspirasi warga dan yang mengkritisi kebijakan eksekutif," tuturnya.

Setahu dirinya yang pernah menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Batu, pandangan umum fraksi gabungan tidak bisa menyebutkan pandangan secara spesifik dari masing-masing partai. Hal itu bisa merugikan partai yang benar-benar berjuang buat mewujudkan aspirasi warga. 

"Untuk itu saran saya kepada teman-teman di DPRD Batu harus mengembalikan lagi fungsi masing-masing fraksi dalam menyampaikan pandangan umum. Tujuannya agar kita tahu kapasitas anggota fraksi dan perjuangannya buat rakyat," katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti kinerja DPRD Kota Batu yang perlu ditingkatkan, baik bidang pengawasan, anggaran maupun legislasi. Misalnya bidang anggaran, paling tidak tiga bulan sekali melakukan pengawasan dan evaluasi.

"Sehingga tidak terjadi SiLPA yang begitu besar setiap tahunnya. Demikian juga kalau OPD mengajukan proyek, harusnya DPRD minta ada paparan secara detail soal proyek itu apakah bermanfaat bagi masyarkat atau hanya untuk kepentingan individu," katanya.

Apalagi Pemilu 2024 didepan mata, moment itu harus bisa dimaksimalkan untuk menunjukkan kinerja terbaik buat masyarakat. Terlebih DPRD memiliki sejumlah hak istimewa sehingga bisa berbuat banyak mengambil kebijakan yang berpihak ke masyarakat.

"Begitu juga sebagai warga Kota Batu, kita juga punya hak memberikan masukan dan kritik soal kinerja dewan. Semua ini demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Batu," tutupnya.

Persoalan SiLPA yang cukup besar tiap tahun nampak menjadi tradisi, tercatat sudah lima tahun ini terjadi. Hal itu juga disoroti oleh DPRD Kota Batu beberapa waktu lalu saat adanya rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Batu terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022.

Dalam laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 SiLPA Kota Batu tembus hingga Rp253,2 miliar, atau naik 4,11 persen dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp243,3 miliar.