Bedah Rumah Warga Kota Malang Dialokasikan Rp 5 M

Bedah Rumah Warga Kota Malang Dialokasikan Rp 5 M
Bedah Rumah Warga Kota Malang Dialokasikan Rp 5 M
Sumber :
  • Humas Pemkot Malang

Malang – Pemerintah Kota Malang telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 5 Miliar diperuntukkan untuk membantu memperbaiki rumah warga. Ini akan dituangkan dalam Program Bedah Rumah yang akan direalisasikan di awal 2023 nanti. 

Anggaran tersebut nantinya akan dibagikan kepada rumah warga Kota Malang yang dinilai tidak layak huni. Akan tetapi alokasi anggaran ini akan diberikan pada warga yang layak sebagai stimulan. Ini dijelaskankan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Malang Ir Diah Ayu Kusuma Dewi MT Kamis 29 September 2022.

“Artinya ini program bedah rumah tapi sebagai stimulant. Kami memberikan anggaran warga untuk bedah rumah tapi mereka juga mengeluarkan biaya, kita beri dana untuk bantu,” tegas Diah saat menjelaskan. 

Diah menyampaikan, proses penyaluran anggaran tersebut, nantinya akan disesuaikan dengan data yang dimiliki oleh Kementerian PUPR. Dari data yang, Diah menyebutkan ada sekitar 1.500 rumah warga Malang yang dinilai tidak layak huni.

Nantinya akan ditentukan rumah warga mana yang berhak mendapatkan stimulan bedah rumah dari Pemkot Malang tersebut. 

Besaran dana stimulan bedah rumah angka yang nantinya akan diterima oleh warga, lanjut Diah, akan tergantung dengan berapa rumah yang nantinya perlu untuk diperbaiki dan tergantung kondisi rumah. Juga didasarkan pada keputusan pimpinan daerah. 

"Datanya itu sudah ada di aplikasi rumah yang tidak layak huni. Nanti nominalnya yang dapat berapa juga tergantung pak wali. Misalkan nanti ditentukan Rp 20 juta per rumah, dibagi saja dari total Rp 5 M,” katanya.

Meski demikian, warga yang nantinya mendapatkan bantuan tersebut diharuskan untuk membenahi rumahnya sendiri. Bukan berarti, Pemkot Malang membantu untuk melakukan bedah rumah secara menyeluruh.

Rencananya, anggaran untuk realisasi bedah rumah dengan stimulan tersebut akan mulai disalurkan pada 2023 mendatang.

"Kalau di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) ini sepertinya tidak nutut. Karena ini prosesnya cukup panjang, 9 bulan. Jadi untuk tahun depan," pungkas Diah.