Ada Perda dan Perbup Pengusaha Dilarang Asal-asalan Pasang Tiang FO di Jombang

Jombang, VIVA – Peraturan Daerah (Perda) nomor 6 tahun 2024 telah mengatur tentang Penyelenggaraan Infrastruktur pasif telekomunikasi. Dengan perda itu pemasangan tiang fiber optik (FO) di Kabupaten Jombang, tidak bisa seenaknya. 

Kepala Dinas Kominfo Jombang Endro Wahyudi melalui Kabid Aptika Wicaksono Setyoputro membenarkan bahwa ada Perda nomor 6 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur pasif telekomunikasi baru disahkan. Sedangkan Peraturan Bupati sedang diundangkan di legislatif. 

"Untuk perbupnya baru diundangkan tahun ini. Perbup nomor 10 tahun 2025," katanya, Senin, 17 Maret 2025.

Selama Perbup belum disahkan pemohon yang akan memasang tiang FO hanya membutuhkan rekomendasi ruas milik jalan (Rumija) di Dinas PUPR Jombang. Pemohon diminta mengurus persetujuan bangunan infrastruktur pasif (PBIP). 

"Baru ada perbup ini pemohon diminta untuk mengurus persetujuan bangunan infrastruktur pasif (PBIP). Ini masih kita lakukan pembahasan terlebih dahulu dengan OPD-OPD terkait," ujarnya.

Ia pun menegaskan bahwa bagi pemohon yang sudah memasang tiang FO sebelum aturan tersebut disahkan. Diminta tetap untuk mengurus PBIP nya.

"Kami beri waktu satu tahun nantinya pemohon untuk mengurus PBIP," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, regulasi atau aturan pemasangan tiang fiber optik (FO) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dianggap masih buram. Beberapa dinas terkait yang seharusnya menaungi izin dari pemasangan tiang FO dinilai saling lempar.

Sehingga Pemerintah Kabupaten Jombang, seolah-olah tak mampu mengendalikan pemasangan tiang FO yang dikomplain masyarakat.

Seperti yang terjadi di jalan Patimura, pemasangan tiang FO oleh 2 vendor, dari perusahaan internet dihentikan oleh Satpol PP. Penghentian ini dikarenakan ada keluhan dari masyarakat. Karena di sepanjang jalan Patimura sudah banyak berdiri tiang FO yang hampir menyerupai pagar besi.